Krisis politik mengguncang Thailand. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang baru menjabat 10 bulan, kini berada di ujung tanduk setelah salah satu mitra koalisi utamanya, Partai Bhumjaithai, menarik diri. Desakan agar ia mundur semakin menguat, di tengah penurunan popularitas, ekonomi yang lesu, dan sengketa wilayah dengan Kamboja.
Situasi ini diperparah oleh bocoran rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Percakapan tersebut dianggap telah merusak integritas bangsa dan memicu kekhawatiran akan potensi bentrokan militer.
Skandal Percakapan Telepon dan Hantaman Politik
Partai Bhumjaithai resmi menarik diri dari koalisi pada Rabu (18/6/2025) malam, menyusul beredarnya rekaman percakapan telepon Paetongtarn dan Hun Sen. Rekaman tersebut dinilai telah menimbulkan kerusakan terhadap citra pemerintah dan militer.
Partai-partai koalisi lainnya, yaitu United Thai Nation (UTN), Chart Thai Pattana, dan Partai Demokrat, menggelar rapat terpisah untuk menentukan sikap. Jika dua partai dari tiga partai ini juga menarik diri, maka pemerintahan Paetongtarn akan menjadi pemerintahan minoritas yang sulit bertahan.
Paetongtarn sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait keluarnya Bhumjaithai. Ketegangan terlihat dengan peningkatan pengamanan di sekitar kantor pemerintahan, mengantisipasi kemungkinan aksi unjuk rasa.
Dampak skandal ini terasa hingga ke bursa saham Thailand. Indeks saham turun hingga 2,4 persen pada perdagangan pagi, mencapai titik terendah sejak 9 April 2025.
Isi Percakapan Kontroversial dan Reaksi Pemerintah
Dalam rekaman percakapan yang bocor, tertanggal 15 Juni 2025, Paetongtarn terdengar mendesak Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai. Ia juga meminta Hun Sen untuk tidak mendengarkan “pihak lain” di Thailand, khususnya seorang jenderal militer yang dianggapnya hanya ingin pamer.
Paetongtarn kemudian menjelaskan kepada wartawan bahwa ucapannya merupakan bagian dari strategi negosiasi, dan tidak ada masalah dengan militer. Namun, penjelasan tersebut tidak cukup untuk meredam gejolak politik.
Sebagai respons, Paetongtarn mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan tertinggi. Didampingi oleh menteri pertahanan, panglima angkatan darat, dan panglima angkatan bersenjata, ia meminta maaf atas kebocoran percakapan tersebut dan menyerukan persatuan nasional.
Militer Thailand juga merilis pernyataan yang menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan menyerukan persatuan nasional, menekankan pentingnya menjaga monarki konstitusional dan kedaulatan negara.
Masa Depan Politik Thailand dan Bayang-Bayang Thaksin
Jika Paetongtarn mundur, parlemen harus memilih perdana menteri baru dari lima kandidat yang tersisa. Alternatif lain adalah pembubaran parlemen dan pemilu dini, skenario yang mungkin menguntungkan Partai Rakyat, partai oposisi terbesar dan saat ini paling populer.
Partai Rakyat, penerus Partai Move Forward (MFP) yang menang pemilu 2023 namun kemudian dibubarkan pengadilan, melihat situasi ini sebagai titik balik. Mereka mendesak pemilu ulang untuk menyelesaikan krisis politik yang terjadi.
Bayang-bayang Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn, masih sangat terasa dalam gejolak politik ini. Meskipun tidak menjabat, Thaksin tetap aktif memberikan komentar kebijakan publik.
Ketegangan antara militer dan keluarga Shinawatra semakin memanas, mengingat sejarah kudeta militer pada 2006 dan 2014 yang menggulingkan pemerintahan Thaksin.
Sengketa perbatasan dengan Kamboja juga menambah kompleksitas situasi, menyoroti peran dominan militer dalam politik Thailand dan sejarah konflik berkepanjangan antara militer dan keluarga Shinawatra.
Ke depan, masa depan politik Thailand masih dipenuhi ketidakpastian. Apakah Paetongtarn akan bertahan, atau Thailand akan kembali menggelar pemilu dini? Jawabannya akan menentukan arah politik negara ini dalam beberapa waktu ke depan. Krisis ini juga menjadi pengingat akan kerentanan sistem politik Thailand terhadap gejolak dan pengaruh kuat militer.
