Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah merancang kebijakan insentif bagi perusahaan angkutan barang yang konsisten menerapkan kebijakan zero over dimension over load (ODOL). Langkah ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan menciptakan sistem transportasi barang yang lebih aman dan efisien. Di sisi lain, sanksi tegas akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar aturan ODOL.
Insentif dan Sanksi untuk Perusahaan Angkutan Barang
Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan kebijakan zero ODOL. Kemenhub akan memberikan insentif kepada perusahaan angkutan barang yang sepenuhnya mematuhi peraturan ini. Sebaliknya, perusahaan yang melanggar akan menghadapi sanksi yang telah ditetapkan.
Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub, Yusuf Nugroho, menegaskan komitmen ini. Beliau menjelaskan bahwa insentif dan disinsentif ini dirancang untuk mendorong kepatuhan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.
Meningkatkan Kesejahteraan Sopir Truk
Selain insentif dan sanksi, Kemenhub juga fokus pada kesejahteraan para sopir truk. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya menciptakan ekosistem transportasi barang yang berkelanjutan.
Kemenhub berencana melakukan pengukuran dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap kesejahteraan sopir. Pemerintah juga akan memberikan perlindungan profesi dan menargetkan upah minimum sesuai UMP atau UMK.
Standarisasi upah menjadi prioritas. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para sopir dan memberikan mereka penghargaan yang layak atas pekerjaan mereka.
Peraturan yang Lengkap dan Komprehensif
Kemenhub sedang menyusun peraturan yang lebih lengkap dan komprehensif terkait penerapan kebijakan ODOL. Hal ini dilakukan seiring dengan pembentukan Komite Kerja Percepatan Pengembangan Konektivitas Nasional.
Peraturan baru ini akan mendukung percepatan pengembangan konektivitas di semua moda transportasi, termasuk logistik. Kemenko Infrastruktur akan memimpin upaya ini untuk memastikan terwujudnya sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, sebelumnya telah menegaskan komitmen untuk melanjutkan kebijakan zero ODOL secara konsisten. Pemerintah tidak memerlukan regulasi baru, karena peraturan yang ada sudah cukup, hanya perlu ditingkatkan implementasinya. Fokus pemerintah adalah pada penegakan aturan yang sudah ada, bukan pembuatan regulasi baru.
Kesimpulan
Kebijakan insentif dan sanksi yang direncanakan Kemenhub merupakan langkah strategis untuk memastikan penerapan kebijakan zero ODOL. Selain itu, upaya peningkatan kesejahteraan sopir truk dan penyusunan peraturan yang lebih komprehensif menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi barang yang aman, efisien, dan berkeadilan bagi semua pihak. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan terciptanya sistem logistik nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
