Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, baru-baru ini melaporkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data survei internal pemerintah hingga awal Juli 2025, tingkat kepuasan publik mencapai angka yang cukup tinggi.
Angka tersebut disampaikan Budi Gunawan saat rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 7 Juli 2025. Laporan ini memberikan gambaran positif mengenai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo.
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo
Survei internal pemerintah menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2 persen pada awal Juli 2025. Angka ini mencerminkan respon positif masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.
Kepuasan publik ini terbagi ke dalam beberapa sektor. Sektor sosial budaya misalnya, meraih angka kepuasan hingga 95,1 persen.
Sementara itu, sektor keamanan nasional memperoleh angka 83,1 persen. Stabilitas politik mendapat angka 70,8 persen.
Selanjutnya, penegakan hukum mencapai 67,8 persen dan kinerja ekonomi makro berada di angka 67,4 persen. Data ini menunjukkan capaian kinerja yang cukup merata di berbagai sektor.
Pengajuan Anggaran untuk Program Prioritas 2026
Menko Polkam Budi Gunawan mengajukan anggaran untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI.
Anggaran tersebut ditujukan untuk mensukseskan seluruh program prioritas pemerintahan. Kemenko Polkam membawahi sembilan bidang, termasuk dua satgas khusus.
Usulan anggaran masih dalam tahap pembahasan. Rapat lanjutan akan menentukan pagu anggaran yang disepakati bersama.
Budi Gunawan menekankan pentingnya anggaran untuk memastikan koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi berjalan efektif dan efisien. Hal ini penting mengingat tantangan zaman yang terus berkembang.
Kemenko Polkam sebagai Ujung Tombak Penegakan Hukum
Kemenko Polkam berperan penting sebagai ujung tombak penegakan hukum. Banyak program eksekusi berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam.
Beberapa contoh program tersebut termasuk penanganan penyelundupan, judi online, narkoba, dan kebakaran hutan. Lingkup koordinasi Kemenko Polkam kini mencakup hampir semua kementerian dan lembaga.
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program, dibutuhkan pos-pos anggaran khusus. Anggaran yang diajukan merupakan kebutuhan riil dan minimal untuk memastikan fungsi Kemenko Polkam berjalan optimal.
Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, menegaskan bahwa usulan anggaran tersebut bertujuan untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman. Hal ini akan menunjang keberhasilan program prioritas pemerintah.
Secara keseluruhan, laporan Menko Polkam ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam melanjutkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Angka kepuasan publik yang tinggi menjadi indikator positif, dan pengajuan anggaran diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan di masa mendatang. Keberhasilan program-program ini akan sangat bergantung pada efektifitas koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta dukungan anggaran yang memadai.
