Penyuluh Informasi Publik (PIP) terbukti menjadi ujung tombak efektif pemerintah dalam menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya. Komunikasi tatap muka yang dilakukan PIP dinilai lebih efektif dibandingkan metode digital dalam memastikan pesan pemerintah tersampaikan dengan baik di wilayah-wilayah tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) menekankan pentingnya peran Penyuluh Informasi Publik (PIP) di era digital. Meskipun teknologi digital berkembang pesat, pendekatan personal yang dilakukan PIP masih sangat relevan, terutama di daerah 3T yang memiliki keterbatasan akses internet dan budaya tutur yang kuat.
Efektivitas PIP di Daerah 3T
Fifi Aleyda Yahya menyatakan bahwa program PIP terbukti efektif menjangkau masyarakat di daerah 3T. Komunikasi langsung memberikan konteks yang lebih komprehensif. Pendekatan personal ini memastikan pesan pemerintah tersampaikan dengan baik.
Program PIP melibatkan hampir 300 orang di seluruh Indonesia. Jumlah ini dinilai masih relevan mengingat kendala akses internet dan budaya masyarakat di daerah 3T.
Fokus Utama Program PIP Tahun 2025
Pada tahun 2025, program PIP memfokuskan sosialisasi pada tiga hal penting.
- Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): PIP berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang program ini dan memastikan manfaatnya sampai kepada sasaran.
- Edukasi Prosedur Resmi Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI): PIP memberikan informasi akurat tentang prosedur dan persyaratan menjadi PMI, guna mencegah praktik ilegal.
- Pencegahan Judi Online di Desa: PIP berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi bahaya judi online bagi masyarakat desa.
Ketiga fokus ini dipilih berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat di daerah 3T. Sosialisasi dilakukan secara langsung dan berkesinambungan.
Pentingnya PIP di Tengah Efisiensi Anggaran
Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan sekaligus Plt. Direktur Komunikasi Publik, Marroli J. Indarto, memastikan program PIP tidak terdampak oleh efisiensi anggaran pemerintah. Program ini tetap berjalan sebagai alat komunikasi penting pemerintah.
Jumlah PIP saat ini mencapai 300 orang dan akan ditingkatkan menjadi 510 orang tahun ini. PIP direkrut dari tokoh atau warga lokal yang berpengaruh di masyarakat.
Kerja sama dengan Kementerian Desa akan mendukung perluasan program PIP. Peningkatan jumlah PIP akan memperkuat jangkauan dan dampak program di seluruh Indonesia.
Secara keseluruhan, program PIP terbukti menjadi strategi efektif dalam menyampaikan informasi pemerintah, terutama di daerah 3T. Kombinasi pendekatan personal dan pemahaman budaya lokal menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan peningkatan jumlah PIP dan fokus pada isu-isu prioritas, diharapkan program ini akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.
