Kasus hukum Nikita Mirzani atas laporan dugaan pemerasan oleh Reza Gladys memasuki babak baru yang cukup mengejutkan. Pasal pemerasan yang menjadi inti laporan tersebut telah dihapus oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan. Langkah ini memicu reaksi keras dari kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, yang menuntut permohonan maaf dari Reza Gladys.
Perkembangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya potensi kesalahan fatal dalam proses pelaporan awal. Fahmi Bachmid secara tegas mempertanyakan moralitas Reza Gladys yang hingga kini belum meminta maaf kepada Nikita Mirzani atas tuduhan yang terbukti keliru.
Tuduhan Pemerasan Dihapus, Fahmi Bachmid Tuntut Reza Gladys Minta Maaf
Penghapusan pasal pemerasan (Pasal 368 KUHP) dari dakwaan terhadap Nikita Mirzani merupakan pukulan telak bagi Reza Gladys. Fahmi Bachmid, kuasa hukum Nikita, menganggap tindakan JPU ini sebagai bukti nyata bahwa laporan Reza Gladys sejak awal keliru.
Ia mendesak Reza Gladys untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Permintaan maaf publik, menurut Fahmi, menjadi hal yang wajib dilakukan untuk mengembalikan nama baik Nikita Mirzani yang telah tercoreng.
Perubahan Dakwaan: Dari Pemerasan Menjadi Pencemaran Nama Baik
Awalnya, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan yang tertuang dalam Pasal 368 KUHP. Namun, JPU justru mencabut pasal tersebut dan menggantinya dengan Pasal 369 KUHP tentang pencemaran nama baik melalui ancaman tertulis atau lisan.
Perubahan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai validitas laporan awal Reza Gladys. Fahmi Bachmid menilai, penggantian pasal tersebut menunjukkan ada kesalahan prosedur dan substansi dalam pelaporan yang dilakukan Reza Gladys.
Analisis Pasal 369 KUHP dan Delik Aduan
Pasal 369 KUHP, yang kini menjadi dasar dakwaan terhadap Nikita Mirzani, merupakan delik aduan. Hal ini berarti, proses hukum hanya dapat berlanjut jika korban secara langsung melaporkan tindak pidana tersebut.
Fahmi Bachmid menyoroti adanya kejanggalan karena pelapor dalam kasus ini adalah individu, sementara yang dirugikan justru merupakan sebuah perusahaan. Ia pun menyebutkan hal ini sebagai salah satu poin penting dalam eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum.
Pernyataan Kuasa Hukum dan Tuntutan Keadilan
Fahmi Bachmid tidak hanya mengecam tindakan Reza Gladys, tetapi juga mempertanyakan profesionalisme dalam proses hukum. Ia menekankan bahwa jika Reza Gladys memiliki moralitas yang baik, ia seharusnya berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Fahmi juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap Nikita Mirzani masih berjalan, namun dengan pasal yang berbeda. Ia berharap keadilan akan ditegakkan dan kliennya terbebas dari tuduhan yang tidak berdasar.
Proses hukum ini masih terus berlangsung, dan perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan nasib Nikita Mirzani. Perubahan pasal dakwaan telah membuka ruang interpretasi baru mengenai validitas laporan awal, dan menjadi sorotan tajam terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Kasus ini juga menyoroti pentingnya akurasi dan kehati-hatian dalam pelaporan tindak pidana untuk mencegah kerugian yang tidak perlu bagi semua pihak yang terlibat. Permintaan maaf dari Reza Gladys menjadi catatan penting dalam kasus ini, sebagai bukti tanggung jawab dan pengembalian nama baik yang tercoreng.
