Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon duta besar (dubes) Republik Indonesia tengah berlangsung. Salah satu calon yang menarik perhatian adalah Raden Dato Iman Hascarya Kusumo, mantan wakil bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, yang diusulkan sebagai Dubes RI untuk Malaysia. Peristiwa ini memicu pertanyaan seputar kriteria pemilihan dubes dan transparansi proses seleksi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budi Djiwandono, memberikan klarifikasi mengenai hal ini. Beliau menekankan pentingnya melihat kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak calon, bukan latar belakang politiknya.
Proses Seleksi Calon Dubes: Fokus pada Kompetensi, Bukan Latar Belakang
Budi Djiwandono menegaskan bahwa Komisi I DPR RI tidak berfokus pada latar belakang atau masa lalu calon duta besar. Proses fit and proper test difokuskan pada kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak calon.
Menurutnya, setiap calon duta besar yang diajukan harus memiliki kapasitas, jam terbang, dan rekam jejak yang baik untuk menjalankan tugas diplomatik. Hal ini dinilai sebagai kriteria utama dalam proses seleksi.
Hasil fit and proper test yang berlangsung selama dua hari akan dilaporkan kepada pimpinan DPR RI, Puan Maharani. Komisi I akan mengevaluasi seluruh calon berdasarkan kriteria tersebut.
Raden Dato Iman Hascarya Kusumo: Calon Dubes dengan Latar Belakang Non-Diplomatik
Raden Dato Iman Hascarya Kusumo, mantan wakil bendahara TKN Prabowo-Gibran, menjadi salah satu dari 24 calon duta besar yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ia diusulkan untuk menjadi Dubes RI untuk Malaysia.
Iman sendiri mengakui tidak memiliki latar belakang karier di dunia diplomasi. Namun, ia memiliki pengalaman tinggal lama di Sabah, Malaysia, dan menikah dengan warga negara Malaysia.
Ia menjelaskan bahwa pengalaman tersebut, dikombinasikan dengan jaringan yang dimilikinya, dapat menjadi modal berharga dalam menjalankan tugas sebagai duta besar. Gelar kebangsawanan yang disandangnya juga disebut berasal dari garis keluarga dan pernikahannya.
Dukungan Antar Fraksi dan Transparansi Proses Seleksi
Meskipun Budi Djiwandono menyatakan bahwa Komisi I melihat kapasitas setiap calon, belum ada konfirmasi resmi mengenai apakah seluruh fraksi di Komisi I sepakat atas hasil fit and proper test.
Proses internal masih berlangsung, dan hasil evaluasi akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Transparansi proses seleksi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penunjukan duta besar.
Kejelasan dukungan antar fraksi terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan menjadi poin krusial untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif dan akuntabel. Hal ini akan menjamin kualitas representasi Indonesia di kancah internasional.
Secara keseluruhan, proses seleksi calon duta besar ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengalaman profesional dan relasi antar negara. Meskipun latar belakang politik dapat menjadi pertimbangan, kompetensi dan kapabilitas tetap menjadi penentu utama dalam menjalankan tugas diplomatik yang kompleks. Keberhasilan proses seleksi ini akan berdampak langsung pada citra dan hubungan internasional Indonesia.
