Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat drastis. Insiden bentrokan mematikan di wilayah perbatasan yang disengketakan memicu eskalasi diplomatik terbaru antara kedua negara. Konflik ini mengancam stabilitas regional dan hubungan bilateral yang telah lama rapuh.
Kamboja melayangkan ancaman serius terhadap Thailand. Ancaman tersebut berupa penghentian impor hasil pertanian dari Thailand jika pengetatan di perbatasan tidak dicabut. Langkah ini merupakan respons atas bentrokan bersenjata pada 28 Mei 2025 yang mengakibatkan tewasnya seorang tentara Kamboja.
Eskalasi Konflik dan Saling Balas Sanksi
Bentrokan terjadi di “zona netral” yang diklaim oleh kedua negara. Kedua pihak saling lempar tuduhan sebagai penyebab insiden tersebut. Thailand membalas dengan memblokade beberapa pos lintas batas dan mengancam pemutusan pasokan listrik ke Kamboja.
Kamboja merespon dengan langkah serupa. Mereka menghentikan impor listrik, bandwidth internet, dan produk-produk asal Thailand. Stasiun televisi lokal juga dilarang menayangkan film-film Thailand. Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, bahkan mengancam akan menghentikan impor buah dan sayur dari Thailand jika pembatasan perbatasan tidak dicabut. Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, membela tindakan negaranya dengan alasan keamanan.
Langkah Hukum Kamboja ke Mahkamah Internasional
Kamboja secara resmi mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada 15 Juni 2025. Mereka berupaya menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Thailand melalui jalur hukum internasional. Permohonan tersebut mencakup empat wilayah yang disengketakan, termasuk lokasi bentrokan mematikan bulan lalu dan tiga kompleks kuil kuno.
Hun Sen menyatakan langkah ini sebagai upaya mencari solusi damai. Ia menekankan bahwa Thailand menolak penyelesaian bersama dan Kamboja terpaksa membawa kasus ini ke ICJ. Hun Sen juga menyerukan puluhan ribu migran Kamboja yang bekerja di Thailand untuk segera pulang, mengkhawatirkan peningkatan risiko diskriminasi. Sampai saat ini, Kementerian Luar Negeri Thailand belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah hukum Kamboja.
Sejarah Panjang Sengketa Perbatasan
Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja berakar dari era kolonial Perancis. Garis batas sepanjang 800 kilometer di kawasan Indochina belum sepenuhnya disepakati. Perselisihan atas empat wilayah strategis bermula pada awal abad ke-20 dan berlanjut hingga kini.
ICJ pernah memutuskan pada 1962 dan 2013 bahwa kuil Preah Vihear milik Kamboja. Namun, Thailand menolak putusan tersebut dan memilih penyelesaian bilateral, yang memperpanjang ketegangan. Konflik ini telah mengakibatkan sedikitnya 28 kematian sejak 2008, sebagian besar akibat bentrokan militer di zona sengketa.
Konflik Thailand-Kamboja menyoroti perlunya diplomasi yang lebih intensif dan komprehensif untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Peran serta komunitas internasional dalam mendorong dialog konstruktif dan pencarian solusi damai menjadi sangat penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan melindungi kepentingan kedua negara. Ke depan, kerja sama regional dan komitmen bersama untuk menghormati hukum internasional akan menjadi kunci dalam membangun perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
