Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa tidak ada sistem pemilu yang sempurna di dunia. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perbaikan sistem pemilu secara sistematis dan bertahap, bukan dengan perubahan yang ekstrem dan mendadak. Pernyataan ini disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029.
Perbaikan sistem pemilu harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Wamendagri juga menyoroti pentingnya kajian mendalam terhadap kewenangan MK.
Kewenangan MK dalam Pembentukan Undang-Undang
Bima Arya menyoroti kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai sering masuk ke ranah pembentukan undang-undang yang seharusnya menjadi tanggung jawab DPR dan pemerintah. Ia berpendapat perlu dilakukan penelaahan ulang terhadap posisi ketatanegaraan MK.
Pemerintah akan mempelajari putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara detail. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dipastikan masuk dalam Prolegnas 2025. Proses revisi ini akan berpedoman pada UUD 1945.
Reaksi DPR Terhadap Putusan MK
Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menilai putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah telah mencampuri kewenangan pembentuk undang-undang. Ia berpendapat bahwa penentuan model keserentakan pemilu merupakan ranah pemerintah dan DPR.
Khozin mengingatkan bahwa MK telah mengeluarkan putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang mengusulkan enam model keserentakan pemilu. Namun, MK justru mengeluarkan putusan baru yang langsung menetapkan pemisahan pemilu nasional dan daerah tanpa menunggu tindak lanjut dari DPR dan pemerintah.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Putusan MK
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029. Pemilu nasional akan fokus pada pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD.
Pemilihan DPRD provinsi hingga kabupaten/kota akan dijalankan bersamaan dengan Pilkada. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dan perdebatan di kalangan politikus dan pakar hukum tata negara.
Putusan MK ini memicu diskusi luas tentang batas kewenangan lembaga negara dan mekanisme revisi UU Pemilu. Proses revisi UU Pemilu akan menjadi fokus utama untuk menyelaraskan aturan dengan putusan MK dan prinsip-prinsip demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945.
Proses revisi UU Pemilu harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak. Tujuannya agar menghasilkan sistem pemilu yang lebih baik dan lebih demokratis. Hal ini memerlukan dialog dan kesepahaman antara pemerintah, DPR, dan semua pemangku kepentingan.
Kesimpulannya, putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah telah memicu perdebatan dan diskusi yang intensif mengenai kewenangan lembaga negara dan perbaikan sistem pemilu. Proses revisi UU Pemilu menjadi krusial untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis, adil, dan transparan di masa mendatang. Perlu adanya kesepakatan bersama untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
