Pemprov DKI Jakarta sedang gencar mempercepat pembangunan tanggul penahan banjir rob di Muara Angke, Jakarta Utara. Proyek ini menjadi bagian penting dari upaya jangka menengah Pemprov DKI dalam mengatasi masalah banjir rob yang kerap melanda permukiman pesisir. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung progres pembangunan pada 12 Juni 2025 dan menargetkan penyelesaian proyek sepanjang 1,4 kilometer ini pada Desember 2025.
Pembangunan tanggul ini merupakan langkah signifikan dalam mengurangi risiko banjir rob. Proyek ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi warga di sekitar Muara Angke.
Mengatasi Banjir Rob di Muara Angke
Pembangunan tanggul sepanjang 1,4 kilometer dirancang untuk menahan kenaikan air laut hingga 2,5 meter. Tinggi tanggul ini melebihi elevasi eksisting kawasan yang hanya 1,8 meter. Pemprov DKI berencana melanjutkan pembangunan sepanjang 1 kilometer lagi pada tahun depan, sehingga total panjang tanggul akan mencapai 2,4 kilometer.
Proyek ini merupakan bagian dari dukungan Pemprov DKI terhadap proyek strategis nasional National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Giant Sea Wall. Pemprov DKI berkomitmen untuk memperluas tanggung jawabnya dalam proyek NCICD dari 12 kilometer menjadi 19 kilometer.
Biaya dan Dampak Pembangunan Tanggul
Proyek tahap pertama pembangunan tanggul ini menelan biaya sekitar Rp 52 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan tanggul mitigasi banjir rob.
Pembangunan tanggul ini berdampak pada 282 rumah warga di area seluas 120 hektare. Proses musyawarah dan pendekatan kepada warga yang terdampak menjadi salah satu kendala utama dalam proyek ini.
Kendala Sosial dan Solusi yang Diterapkan
Proses negosiasi dengan warga terdampak menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah telah berupaya melakukan pendekatan secara intensif kepada warga, yang akhirnya membuahkan kesepakatan.
Pemprov DKI menekankan pentingnya mencegah penambahan warga baru di area tersebut setelah pembangunan selesai. Hal ini untuk menghindari potensi masalah dan memastikan efektivitas proyek.
Kebijakan Pendukung dan Solusi Jangka Panjang
Selain pembangunan fisik tanggul, Pemprov DKI juga menerapkan kebijakan pendukung. Salah satu kebijakan tersebut adalah pelarangan pengambilan air tanah di kawasan Muara Angke.
Pengambilan air tanah yang berlebihan menyebabkan penurunan permukaan tanah, yang memperparah dampak banjir rob. Untuk mengganti sumber air warga, Pemprov DKI akan mendistribusikan air bersih melalui PAM Jaya.
Distribusi air bersih diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga pada air tanah. Langkah ini diharapkan mampu mencegah penurunan permukaan tanah lebih lanjut dan mengurangi risiko banjir rob di masa mendatang.
Pembangunan tanggul di Muara Angke merupakan langkah penting dalam upaya Pemprov DKI Jakarta mengatasi ancaman banjir rob. Kombinasi pembangunan fisik dan kebijakan pendukung, seperti larangan pengambilan air tanah dan distribusi air bersih, menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi warga pesisir dari dampak negatif naiknya permukaan air laut. Suksesnya proyek ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan di Jakarta Utara.
