Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menjaga ketertiban dan kenyamanan warganya. Upaya ini terlihat dari kegiatan rutin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang gencar melakukan patroli dan penertiban. Baru-baru ini, dalam operasi gabungan pada Senin, 2 Juni 2025, Satpol PP berhasil mengamankan sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai ketertiban umum dan penanganan PMKS di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh masyarakat.
Razia Gabungan Satpol PP Bojonegoro Amankan Delapan PMKS
Tim gabungan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro berhasil mengamankan delapan PMKS dalam razia yang dilakukan pada Senin, 2 Juni 2025. Petugas menyisir sejumlah titik di wilayah kota untuk memastikan ketertiban umum.
Tujuh dari delapan PMKS yang diamankan merupakan pengamen dan pengemis yang biasa beroperasi di jalanan. Satu orang lainnya merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Mereka langsung dibawa ke Shelter Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Di sana, mereka akan mendapatkan pembinaan dan perawatan yang dibutuhkan.
Pembinaan dan Pencegahan Menjadi Fokus Utama
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Bojonegoro, Budiyanto, menjelaskan tujuan dari patroli gabungan tersebut. Ia menekankan bahwa patroli ini rutin dilakukan untuk menegakkan Perda dan Perbup terkait ketertiban umum dan penanganan PMKS.
Budiyanto menambahkan, penanganan PMKS tidak hanya sebatas penertiban, tetapi juga berfokus pada pembinaan. Kerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro menjadi kunci keberhasilan program ini.
Dinsos berperan penting dalam memberikan pembinaan jangka panjang kepada para PMKS agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.
Peran Serta Masyarakat Sangat Diperlukan
Budiyanto juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Ia meminta warga untuk tidak memberikan uang kepada pengamen, pengemis, manusia silver, atau pengelap kaca di lampu merah.
Sebagai gantinya, Budiyanto menyarankan agar masyarakat menyalurkan bantuan melalui lembaga sosial resmi yang lebih terstruktur dan terarah.
Hal ini dinilai lebih efektif dalam membantu PMKS dan mencegah mereka kembali ke jalanan.
Harapan Terwujudnya Bojonegoro yang Lebih Tertib dan Aman
Penertiban dan pembinaan PMKS diharapkan dapat mengurangi jumlah mereka di jalanan. Upaya ini juga bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bojonegoro.
Dengan adanya kerjasama antara Satpol PP dan Dinsos, diharapkan akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib untuk seluruh warga.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan dalam menciptakan Bojonegoro yang lebih baik.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani PMKS ini patut diapresiasi. Komitmen yang ditunjukkan melalui patroli rutin dan kerja sama antar instansi menunjukkan upaya serius dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Harapannya, upaya ini akan terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Keberhasilan program ini juga bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.