Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025. Hal ini disampaikan Bima melalui pesan singkat pada Kamis, 3 Juli 2025. Pemerintah dan DPR akan fokus pada isu strategis dalam merevisi UU tersebut.
Proses revisi UU Pemilu ini bertujuan untuk memperkuat sistem kepemiluan di Indonesia, khususnya dalam konteks sistem presidensial. Penguatan ini diharapkan akan menghasilkan pemilu yang lebih demokratis dan efisien.
Revisi UU Pemilu: Penguatan Sistem Kepemiluan
Pemerintah dan DPR akan memprioritaskan penguatan sistem kepemiluan dalam revisi UU Pemilu. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis, efisien, dan kredibel.
Penguatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan nomor 135/PUU-XXIII/2025 yang memisahkan waktu penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal. Putusan ini menjadi pertimbangan penting dalam revisi UU Pemilu.
Pemerintah saat ini tengah mempelajari secara detail substansi putusan MK tersebut. Hasil kajian ini akan menjadi acuan dalam penyusunan materi revisi UU Pemilu agar selaras dengan UUD 1945.
Target dan Harapan Revisi UU Pemilu
Revisi UU Pemilu ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih baik dan lebih kuat. Proses revisi akan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk para ahli dan masyarakat.
Proses revisi ini diarahkan untuk memperkuat sistem presidensial dan menghasilkan pemilu yang demokratis, efisien, dan akuntabel. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia.
Sinkronisasi dengan UUD 1945
Semua materi revisi UU Pemilu akan dikaji ulang dan disinkronisasikan dengan UUD 1945. Hal ini untuk memastikan revisi UU Pemilu tetap sesuai dengan konstitusi dan hukum tertinggi di Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan revisi UU Pemilu berlangsung secara transparan dan partisipatif. Dengan demikian, hasil revisi diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Pertimbangan Aspek Teknis
Selain aspek yuridis, aspek teknis penyelenggaraan pemilu juga akan menjadi perhatian utama dalam revisi UU Pemilu. Hal ini meliputi berbagai hal seperti anggaran, logistik, dan sumber daya manusia.
Pemerintah akan berupaya untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Dengan begitu, pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan efisien.
Revisi UU Pemilu yang akan dibahas di Prolegnas 2025 diharapkan mampu menghasilkan sistem pemilu yang lebih baik dan menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu di masa depan. Proses revisi yang melibatkan berbagai pihak dan berlandaskan pada UUD 1945 akan menjadi kunci keberhasilannya. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki sistem pemilu yang semakin kokoh dan kredibel dalam mendukung demokrasi yang berkelanjutan.
