Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengumumkan pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pencabutan IUP ini menjadi langkah tegas pemerintah dalam melindungi ekosistem laut Raja Ampat yang terkenal akan keindahan dan keanekaragaman hayati lautnya.
Pemerintah menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam Raja Ampat, yang merupakan aset berharga bagi Indonesia. Keputusan ini diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan melindungi kehidupan laut di kawasan tersebut.
Pencabutan Empat Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat
Pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan di Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Pencabutan IUP ini diumumkan pada Selasa (10/6) di Kantor Presiden, Jakarta. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Mensesneg Prasetyo Hadi didampingi beberapa menteri terkait, termasuk Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan Sekretaris Kabinet.
Langkah Pemerintah untuk Penertiban Kawasan Hutan
Sejak Januari 2025, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden terkait penertiban kawasan hutan. Peraturan ini mencakup usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha pertambangan.
Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini juga sebagai upaya untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Peraturan Presiden sebagai Payung Hukum
Peraturan Presiden ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa izin atau melanggar aturan. Dengan adanya payung hukum yang kuat, diharapkan penindakan terhadap pelanggaran dapat lebih efektif dan efisien.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk memastikan terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Kasus PT Gag Nikel dan Dampak Lingkungan Tambang di Raja Ampat
Meskipun IUP empat perusahaan telah dicabut, kasus PT Gag Nikel menjadi perhatian tersendiri. Aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk., yang telah beroperasi sejak 2018, dihentikan sementara.
Penghentian sementara aktivitas PT Gag Nikel dilakukan menyusul protes dari aktivis lingkungan dan masyarakat. Mereka mengkhawatirkan dampak negatif terhadap ekosistem laut Raja Ampat.
Penghentian Sementara Operasi PT Gag Nikel
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan penghentian sementara ini bertujuan untuk melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan. Meski telah memiliki Amdal, penghentian operasi tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan.
Bahlil memastikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional PT Gag Nikel. Hasil evaluasi akan menentukan kelanjutan operasional perusahaan tersebut.
Greenpeace mengungkapkan kekhawatiran atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Lebih dari 500 hektare hutan rusak dan 75 persen terumbu karang terancam.
Aktivitas tambang juga diduga melanggar Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Pencabutan IUP empat perusahaan di Raja Ampat dan penghentian sementara operasional PT Gag Nikel menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ke depannya, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat perlu terus dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati Indonesia.
