Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengumumkan pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Hambalang, Bogor, pada Senin, 9 Juni 2025. Pencabutan IUP ini menjadi langkah signifikan dalam upaya pemerintah melindungi ekosistem laut Raja Ampat yang dikenal sebagai surga biodiversitas dunia.
Keputusan ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan yang selama ini menyuarakan keprihatinan atas dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan. Namun, permasalahan pertambangan di Raja Ampat masih menyimpan kompleksitas yang perlu dikaji lebih lanjut.
Pencabutan Empat IUP Tambang di Raja Ampat
Pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan keputusan ini diambil langsung oleh Presiden Jokowi setelah rapat terbatas dengan beberapa menteri terkait. Rapat tersebut membahas isu pertambangan di Raja Ampat dan dampaknya terhadap lingkungan.
Menteri-menteri yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran para menteri ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.
Kasus PT Gag Nikel dan Penghentian Sementara Operasi
Meskipun empat IUP dicabut, kasus PT Gag Nikel menjadi sorotan tersendiri. Perusahaan ini, anak usaha PT Antam Tbk., telah beroperasi sejak 2018 dengan izin produksi yang terbit pada 2017.
Meskipun telah memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan PT Gag Nikel sejak 5 Juni 2025. Penghentian sementara ini dilakukan menyusul protes dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil.
Penghentian sementara produksi PT Gag Nikel dilakukan untuk menunggu hasil peninjauan dan verifikasi dari tim Kementerian ESDM. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas aktivitas pertambangan di Raja Ampat.
Regulasi dan Upaya Perlindungan Ekosistem Raja Ampat
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden mengenai penertiban kawasan hutan sejak Januari 2025. Peraturan ini mencakup usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha pertambangan.
Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan dan ekosistem, termasuk di Raja Ampat. Penerbitan Perpres ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran di sektor pertambangan.
Greenpeace melaporkan kerusakan lingkungan yang signifikan akibat aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Kerusakan tersebut telah memengaruhi lebih dari 500 hektare hutan dan mengancam 75 persen terumbu karang di wilayah tersebut. Aktivitas pertambangan juga dianggap melanggar Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah, termasuk pencabutan IUP dan penghentian sementara operasi PT Gag Nikel, menunjukkan komitmen untuk melindungi ekosistem Raja Ampat yang sangat rentan. Namun, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten tetap diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Evaluasi menyeluruh terhadap izin pertambangan di kawasan tersebut juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan Indonesia membutuhkan perlindungan optimal agar keindahan alamnya tetap terjaga untuk generasi mendatang.
