Jalan Raya Sawangan di Depok terkenal dengan kemacetannya, terutama saat jam sibuk dan hari libur. Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebabnya. Salah satu faktor utama adalah tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
ITDP melakukan analisis terhadap perkembangan transportasi di Depok pada tahun 2023. Hasilnya menunjukkan rendahnya aksesibilitas transportasi publik yang berkualitas.
Ketergantungan Kendaraan Pribadi dan Minimnya Transportasi Publik
Hanya 8 persen wilayah Kota Depok yang dilayani transportasi publik andal dan berkualitas baik, seperti KRL, LRT Jabodebek, dan Transjakarta. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kota-kota lain di sekitar Jakarta. Misalnya, Kota Bogor memiliki aksesibilitas transportasi publik mencapai 29 persen (Trans Pakuan) dan Kota Bekasi 16 persen (Trans Patriot). Untuk mengurangi kemacetan, perlu peningkatan signifikan cakupan dan kualitas transportasi umum.
Peningkatan kualitas layanan transportasi publik di Depok sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi juga perlu dipertimbangkan.
Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Transportasi Publik
Pergerakan utama warga Depok adalah menuju Jakarta. KRL dan LRT Jabodebek telah menghubungkan Depok dengan Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah memperluas jangkauan Transjakarta hingga Bodetabek. Rute baru Transjakarta D41 Sawangan – Lebak Bulus telah beroperasi.
Meskipun upaya menghubungkan Depok-Jakarta terus dilakukan, perencanaan mobilitas di dalam Kota Depok sendiri masih kurang. Reformasi penyelenggaraan transportasi publik dan infrastruktur pendukung, seperti trotoar dan jalur sepeda, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas antar moda transportasi.
Infrastruktur Pendukung dan Fasilitas Pejalan Kaki
Pembangunan trotoar di Depok perlu dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan yang aman dan inklusif. Hal ini meliputi penyeberangan sebidang dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau pelican crossing, serta penegakan hukum untuk mencegah parkir liar di trotoar.
Fasilitas pejalan kaki yang memadai harus tersedia di sekitar halte dan stasiun transportasi umum, agar warga mudah mengakses transportasi publik. Layanan angkutan umum pengumpan yang setara dengan Mikro Trans Jakarta juga sangat dibutuhkan.
Solusi Pemerintah Kota Depok
Pemerintah Kota Depok berupaya mengatasi kemacetan, khususnya di Jalan Raya Sawangan, dengan pelebaran jalan. Pembebasan lahan akan dilakukan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 80 miliar di tahun ini. Pembebasan lahan juga direncanakan untuk Jalan Pemuda dan Jalan Engram, dengan pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
Pemerintah Kota Depok juga berencana menambah lajur untuk rute BISKITA dan mengajukan jalur baru di luar jalur yang sudah ada. Penambahan jalur dari Terminal Depok menuju LRT Harjamukti juga sedang diupayakan.
Wali Kota Depok, Supian Suri, mengapresiasi pemerintah Jakarta atas perpanjangan rute Transjakarta ke Sawangan. Ia berharap rute baru ini akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah Kota Depok akan terus berupaya mendukung aksesibilitas transportasi umum bagi warganya.
Secara keseluruhan, upaya mengatasi kemacetan di Depok memerlukan strategi terpadu yang melibatkan peningkatan kualitas dan jangkauan transportasi publik, pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai, serta penegakan hukum yang konsisten. Kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi sangat krusial untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan. Harapannya, dengan upaya yang terintegrasi ini, kemacetan di Jalan Raya Sawangan dan wilayah Depok lainnya dapat berangsur-angsur teratasi.
