Polusi udara kembali menjadi momok bagi warga Marunda, Jakarta Utara. Aktivitas bongkar muat batu bara curah, yang sempat dihentikan tahun lalu setelah protes besar-besaran warga, kini kembali beroperasi, meski di lokasi yang berbeda.
Pergeseran lokasi bongkar muat ini tak mengurangi dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan warga. Polusi udara dan pencemaran laut kembali mengancam kesejahteraan masyarakat Marunda.
Polusi Batu Bara Kembali Meneror Marunda
Bongkar muat batu bara curah kini dilakukan di dermaga baru, sekitar tiga mil atau empat kilometer dari pesisir Marunda. Akses ke dermaga ini hanya bisa melalui jalur laut.
Meskipun letaknya di tengah laut, dampaknya tetap terasa. Warga mengeluhkan asap hitam pekat yang terbawa angin ke pemukiman mereka.
Abdullah (42), salah satu warga, menjelaskan bahwa asap hitam tersebut muncul sekitar pukul 11.00 hingga 14.00 WIB. Asap ini menyebabkan banyak warga mengalami sesak napas, batuk, bahkan penyakit TBC.
Selain gangguan pernapasan, panas yang terik ditambah dengan panas dari batu bara membuat warga merasa kulit mereka terbakar.
Pencemaran Udara dan Laut
Asap hitam bukan satu-satunya masalah. Warga juga menuding aktivitas ini mencemari air laut. Minyak dari batu bara yang menetes dari kapal tongkang dan praktik pencucian kapal di laut diduga menjadi penyebabnya.
Ganda (50), warga setempat, menyatakan kualitas air laut di sekitar dermaga menjadi buruk. Air laut terlihat berminyak dan hitam.
Proses pengangkutan batu bara menggunakan kapal tongkang juga menjadi sumber masalah. Proses bongkar muat yang kurang terkontrol menyebabkan tetesan minyak batu bara mencemari laut.
Pencucian kapal tongkang di laut setelah mengangkut batu bara semakin memperparah pencemaran. Hal ini menyebabkan air laut menjadi berminyak dan gelap.
Desakan Penghentian Aktivitas dan Tuntutan Pemerintah
Warga Marunda mendesak penghentian aktivitas bongkar muat batu bara di dermaga tersebut. Mereka berharap pemerintah segera mengambil tindakan.
Tono, salah satu warga, mewakili aspirasi nelayan dan masyarakat setempat. Mereka meminta agar tidak ada lagi kapal yang bersandar dan melakukan bongkar muat di dermaga tersebut.
Warga juga meminta Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini. Dermaga tersebut berada di perbatasan wilayah kedua provinsi.
Abdullah menambahkan, pemerintah pusat dan daerah diharapkan meninjau langsung kondisi warga pesisir Marunda. Mereka meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan dari pejabat daerah saja.
Warga khawatir aksi demonstrasi akan kembali terjadi jika pemerintah tetap mengabaikan keluhan mereka. Mereka berharap pemerintah segera merespon dan mencari solusi yang adil bagi warga Marunda.
Kejadian ini menjadi pengingat betapa pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Ketegasan pemerintah dalam mengatasi masalah ini sangat diharapkan.
