Komisi I DPR baru-baru ini menggelar rapat tertutup dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Rapat yang berlangsung pada Rabu, 2 Juli 2025, membahas isu geopolitik dan keamanan negara yang tengah berkembang.
Pasca rapat, Panglima TNI memberikan keterangan pers terkait kesiapan Indonesia menghadapi situasi geopolitik yang dinamis dan potensi ancaman perang. Beliau menjelaskan sejumlah strategi yang tengah dijalankan oleh TNI.
Diplomasi Militer dan Latihan Bersama: Pilar Utama Pertahanan Indonesia
Salah satu strategi utama yang diungkapkan Panglima TNI adalah menjaga hubungan diplomatik militer yang kuat dengan berbagai negara.
Hal ini dilakukan melalui berbagai bentuk kerjasama, termasuk pengiriman perwira tinggi dan menengah TNI untuk mengikuti pendidikan di luar negeri.
Kerjasama ini juga mencakup latihan militer bersama dengan negara-negara sahabat.
Jenderal Agus menyebut setidaknya ada 26 negara yang menjadi mitra kerjasama Indonesia dalam hal ini.
Para perwira TNI dikirim untuk mengikuti pendidikan mulai dari tingkat kapten hingga Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Sebaliknya, Indonesia juga menerima perwira militer dari negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik untuk mengikuti pendidikan di dalam negeri.
Pentingnya Pendidikan dan Pertukaran Keahlian Militer
Program pertukaran pelajar militer ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman bersama dalam menghadapi tantangan keamanan regional.
Dengan memahami strategi dan taktik militer negara lain, TNI dapat meningkatkan kemampuan antisipasinya.
Selain itu, pertukaran pelajar ini juga memperkuat ikatan diplomatik dan kerjasama antar negara.
Hal ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas regional dan mencegah konflik.
DPR dan Pemerintah Bahas Dampak Perang Iran-Israel
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR terus memantau perkembangan situasi internasional, khususnya terkait potensi dampak perang Iran-Israel.
Komunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, telah dilakukan untuk memonitor situasi dan menyusun langkah antisipatif.
Komisi I DPR berencana melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sikap resmi Indonesia terkait konflik tersebut.
Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan mendengar pandangan pemerintah mengenai langkah-langkah yang akan diambil.
Langkah ini menunjukkan komitmen DPR dalam mengawasi dan memastikan kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi internasional yang kompleks.
Kesimpulannya, Indonesia menetapkan strategi pertahanan yang komprehensif, memperkuat diplomasi militer dan kerjasama internasional sebagai landasan utama. Selain itu, DPR dan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memantau dan merespon perkembangan geopolitik global untuk memastikan keamanan dan kepentingan nasional.