Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap dugaan korupsi di Sumatera Utara. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis, 26 Juni 2025 di Mandailing Natal, berhasil mengamankan enam orang. Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara.
Keenam individu yang ditangkap terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara negara, dan pihak swasta. Mereka tiba di Gedung KPK Jakarta pada Sabtu, 28 Juni 2025, dan langsung menjalani pemeriksaan intensif. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan hal ini.
OTT KPK di Mandailing Natal: Dugaan Suap dan Gratifikasi Proyek Jalan
Operasi tangkap tangan KPK di Mandailing Natal berfokus pada dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur jalan. Proyek-proyek tersebut berada di bawah kewenangan PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut. Budi Prasetyo menegaskan keterkaitan OTT dengan proyek-proyek di kedua instansi tersebut.
Penyidik KPK menduga adanya suap dan gratifikasi dalam proyek jalan. Pemeriksaan intensif terhadap enam orang yang diamankan akan mengungkap detail konstruksi perkara dan peran masing-masing pihak.
Dua Klaster Penerimaan Diduga Terjadi
Investigasi KPK mengarah pada dua klaster penerimaan dugaan suap dan gratifikasi. Detail mengenai alur dugaan korupsi dan peran masing-masing tersangka masih dalam proses pendalaman. Informasi lebih lanjut akan diungkap dalam konferensi pers yang akan segera dilakukan oleh KPK.
Proses pengumpulan bukti dan keterangan saksi masih berlanjut. Tim penyidik bekerja keras untuk melengkapi berkas perkara sebelum menentukan status hukum para tersangka.
Proses Hukum dan Penentuan Status Tersangka
KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum keenam orang yang diamankan. Jika bukti awal yang cukup ditemukan, mereka akan ditetapkan sebagai tersangka.
Proses penetapan tersangka akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan. KPK akan mengumumkan perkembangan terbaru kasus ini dalam konferensi pers yang akan segera dijadwalkan. Proses hukum akan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Informasi mengenai identitas para pihak yang diamankan dan detail kronologi kasus masih belum diungkap secara resmi oleh KPK. Publik menunggu informasi lebih lanjut dari konferensi pers yang dijanjikan. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. KPK berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan agar pelaku korupsi dapat diproses secara hukum. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
