Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan, khususnya pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019-2022. Penyidik menemukan indikasi pemufakatan jahat, berupa pengarahan agar tim teknis membuat kajian pengadaan laptop dengan alasan peningkatan teknologi pendidikan.
Kajian tersebut, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, dirancang untuk seolah-olah membutuhkan laptop berbasis sistem Chrome, yaitu Chromebook. Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting: apa sebenarnya Chromebook itu, dan mengapa perangkat ini menjadi sorotan dalam kasus dugaan korupsi ini?
Chromebook adalah laptop buatan Google yang menggunakan sistem operasi ChromeOS. Sistem ini dirancang untuk mengandalkan aplikasi web dan penyimpanan cloud. Google sendiri menyebut Chromebook sebagai laptop serbaguna untuk berbagai aktivitas, mulai dari produktivitas hingga hiburan.
Namun, perbedaan signifikan Chromebook dengan laptop tradisional terletak pada ketergantungannya pada internet dan layanan cloud. Aplikasi web dan penyimpanan online menjadi prioritas, bukan perangkat lunak dan file lokal. Hal ini mungkin menjadi poin penting dalam konteks investigasi Kejagung, mengingat keterbatasan akses internet di beberapa daerah di Indonesia.
Spesifikasi hardware Chromebook umumnya lebih rendah, sehingga harganya lebih terjangkau dan bobotnya lebih ringan. Keunggulan lain yang sering dipromosikan adalah kecepatan booting dan shutdown yang cepat, serta pembaruan otomatis dari Google yang memastikan keamanan dan fitur terbaru.
Keunggulan lain Chromebook adalah fitur keamanannya. Chrome OS memiliki beberapa lapisan keamanan, termasuk sandboxing, boot yang diverifikasi, dan pembaruan otomatis untuk melindungi dari malware. Data pengguna juga dienkripsi dan disimpan di cloud, mengurangi risiko kehilangan data.
Respons Nadiem Makarim
Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, memberikan tanggapan terkait kasus ini. Ia menjelaskan bahwa pengadaan TIK, termasuk laptop, merupakan upaya mitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pendidikan.
“Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan,” ujar Nadiem dalam konferensi pers.
Nadiem menyebutkan Kemendikbudristek mengadaan 1,1 juta unit laptop, modem 3G, dan proyektor untuk lebih dari 77 ribu sekolah dalam empat tahun. Perangkat tersebut, selain untuk pembelajaran jarak jauh, juga untuk peningkatan kompetensi guru dan pelaksanaan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer).
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil selama masa jabatannya didasarkan pada azas transparansi, keadilan, dan itikad baik. Namun, pernyataan ini tentu perlu dikaji lebih lanjut oleh Kejagung dalam konteks investigasi yang sedang berjalan.
Analisis Lebih Lanjut
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dalam proyek berskala besar seperti program digitalisasi pendidikan. Perlu diteliti lebih lanjut apakah pengadaan Chromebook memang sesuai kebutuhan dan apakah ada potensi penyimpangan dalam proses pengadaan yang merugikan negara.
Investigasi Kejagung diharapkan dapat mengungkap secara tuntas dugaan korupsi ini dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Temuan-temuan dalam investigasi ini juga dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Keterlibatan pihak-pihak terkait, termasuk vendor dan pejabat pemerintah, perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Selain itu, perlu dikaji pula efektivitas program digitalisasi pendidikan tersebut. Apakah pengadaan Chromebook secara masif telah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan agar anggaran negara digunakan secara tepat guna dan berdampak positif bagi masyarakat.
Kesimpulannya, kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini bukan hanya tentang perangkat keras, tetapi juga tentang tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas. Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.