Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah Indonesia memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, bahkan memproyeksikan kontribusi hingga 0,86 persen terhadap pertumbuhan ekonomi jika anggaran Rp 71 triliun terserap secara optimal dan tepat sasaran. Namun, realisasi di lapangan hingga kini masih jauh dari target.
Hal ini menjadi sorotan penting mengingat kesuksesan program MBG tak hanya bergantung pada jumlah anggaran yang digelontorkan, namun juga pada efektivitas penyalurannya. Keberhasilan program ini akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Potensi Ekonomi MBG dan Tantangan Penyerapan Anggaran
Program MBG, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rachmat Pambudy optimistis program ini akan berkontribusi minimal 0,86 persen terhadap pertumbuhan ekonomi jika anggaran Rp 71 triliun yang dialokasikan dapat terserap sepenuhnya dan tepat sasaran.
Namun, realisasi anggaran MBG hingga pertengahan tahun 2025 baru mencapai sekitar Rp 5 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp 66 triliun yang belum terbelanjakan. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti rendahnya realisasi ini dan mempertanyakan dampaknya terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional.
Keterlambatan Implementasi dan Upaya Percepatan
Keterlambatan penyerapan anggaran MBG diakui disebabkan oleh beberapa faktor, terutama kesiapan infrastruktur pendukung. Program ini membutuhkan kesiapan dapur umum dan pelatihan petugas di lapangan agar penyaluran bantuan makanan bergizi dapat berjalan efektif dan efisien.
Pemerintah menargetkan percepatan realisasi program MBG mulai Agustus 2025. Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa pelatihan petugas hampir selesai dan dapur umum sudah siap beroperasi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target 20 juta penerima manfaat pada bulan Agustus mendatang.
Pentingnya Akuntabilitas dan Kualitas Belanja Pemerintah
Rachmat Pambudy menekankan pentingnya kualitas dan akuntabilitas dalam proses belanja pemerintah. Mengejar target nominal semata tanpa memperhatikan kualitas pelaksanaan program bukanlah solusi yang tepat.
Program MBG hanya satu dari sekian banyak PSN yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor-sektor lain juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian.
Program MBG menyimpan potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi penyaluran anggaran. Percepatan realisasi dan pengawasan yang ketat menjadi kunci utama agar program ini mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu memastikan tidak hanya fokus pada jumlah anggaran, tetapi juga pada kualitas implementasi dan dampak sosialnya.