Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru ditunda hingga 2026. Hal ini mendorong Plt Wakil Jaksa Agung RI, Asep N Mulyana, untuk mengingatkan para jaksa agar lebih berhati-hati dalam melakukan penyelidikan.
Peringatan tersebut disampaikan Asep dalam seminar nasional di UIN Ar-Rainy, Banda Aceh, Rabu (25/6/2025). Ia menekankan pentingnya mengedepankan kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana.
Pentingnya Kebenaran Materiil dan Hak Asasi Manusia
Asep menjelaskan bahwa pengejaran kebenaran materiil mengharuskan pengumpulan alat bukti dilakukan secara sah. Proses ini harus memastikan kebenaran dan keadilan terpenuhi.
Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia (HAM) selama proses pemeriksaan. Ini meliputi batasan waktu pemeriksaan dan jeda istirahat bagi saksi dan tersangka.
Pengambilan alat bukti juga harus dilakukan secara sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pelanggaran akan berdampak serius terhadap proses peradilan.
Ancaman Pidana bagi Jaksa yang Melanggar Prosedur
Asep memperingatkan bahwa pengambilan alat bukti secara tidak sah dapat berujung pada penyesatan proses peradilan. Alat bukti yang didapatkan dengan cara ilegal tidak dapat digunakan di persidangan.
Lebih jauh, jaksa yang melakukan pelanggaran prosedur dalam penyelidikan dan penyidikan dapat menghadapi ancaman pidana. Contohnya, mengambil barang milik seseorang tanpa izin pengadilan.
Oleh karena itu, Asep mengajak para jaksa untuk bersikap hati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Kepatuhan terhadap prosedur hukum sangat penting.
Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Prosedur yang Benar
Asep juga menekankan pentingnya koordinasi antar penegak hukum. Kerjasama yang baik antar lembaga akan meminimalisir kesalahan prosedur.
Kehadiran jaksa di tempat kejadian perkara (TKP) bukan hanya untuk mengamankan alat bukti atau TKP itu sendiri. Tetapi juga untuk memastikan bahwa pengambilan alat bukti dilakukan secara sah dan prosedural.
Dengan demikian, proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil serta berdasarkan hukum yang berlaku.
Dengan penundaan penerapan KUHAP baru, peningkatan kewaspadaan dan pemahaman terhadap prosedur hukum yang benar menjadi sangat krusial bagi para jaksa. Hal ini menjamin terselenggaranya penegakan hukum yang adil dan bermartabat.