Kongres Amerika Serikat (AS) melarang penggunaan aplikasi WhatsApp oleh para anggotanya karena kekhawatiran keamanan siber. Larangan ini dikeluarkan menyusul peringatan dari Kantor Keamanan Siber AS. Langkah ini mengikuti larangan sebelumnya terhadap aplikasi TikTok dan beberapa aplikasi kecerdasan buatan (AI).
Keputusan ini diumumkan melalui memo internal dan dilaporkan pertama kali oleh Axios, kemudian dikutip oleh 9to5Mac pada 25 Juni 2025. Larangan ini berlaku untuk semua perangkat milik pemerintah, termasuk versi seluler, desktop, dan web browser aplikasi WhatsApp.
Larangan WhatsApp di Parlemen AS: Risiko Keamanan yang Tinggi
Kepala House of Representatives AS menyatakan bahwa WhatsApp dianggap berisiko tinggi karena kurangnya transparansi dalam melindungi data pengguna. Aplikasi ini dinilai memiliki kekurangan dalam enkripsi data yang disimpan, dan berpotensi menimbulkan risiko keamanan lainnya.
Staf House of Representatives dilarang mengunduh atau menyimpan aplikasi WhatsApp di perangkat apa pun milik House of Representatives. Siapa pun yang masih memiliki aplikasi ini di perangkat yang dikelola oleh House of Representatives akan diminta untuk menghapusnya.
Sebagai alternatif, anggota parlemen disarankan menggunakan aplikasi pesan lain seperti Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage, atau FaceTime. Aplikasi-aplikasi ini dianggap lebih aman dan memiliki standar keamanan yang lebih baik.
Tanggapan Meta dan Isu Keamanan Lainnya
Meta, perusahaan induk WhatsApp, mengungkapkan keberatannya terhadap pernyataan Kepala Pejabat Administrasi DPR AS. Juru bicara Meta, Anty Stone, menyatakan bahwa banyak anggota dan staf mereka menggunakan WhatsApp secara rutin, dan berharap anggota DPR dapat menggunakannya secara resmi.
Sebelumnya, pada Januari lalu, WhatsApp dilaporkan oleh Reuters terlibat dalam penargetan pengguna, termasuk jurnalis dan aktivis masyarakat sipil, oleh program mata-mata Paragon Solutions. Ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat kekhawatiran akan keamanan data pengguna WhatsApp.
Larangan penggunaan WhatsApp ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh DPR AS. Pada tahun 2022, TikTok juga dilarang digunakan pada perangkat milik anggota parlemen karena alasan keamanan serupa. DeepSeek, aplikasi lain, juga pernah dilarang di perangkat milik pemerintahan dan militer AS.
WhatsApp dalam Pusaran Konflik Geopolitik
Di tengah ketegangan antara Iran dan Israel, pemerintah Iran melalui siaran televisi nasional pernah meminta warganya untuk menghapus WhatsApp dari smartphone mereka.
Pemerintah Iran khawatir aplikasi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi pengguna dan membaginya dengan Israel. Penggunaan aplikasi berbasis lokasi juga dihindari sebagai tindakan pencegahan.
WhatsApp membantah tuduhan tersebut, menekankan bahwa aplikasi mereka menggunakan enkripsi end-to-end. Artinya, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat melihat isi pesan, bukan pihak ketiga, termasuk WhatsApp sendiri.
Keputusan Kongres AS untuk melarang penggunaan WhatsApp menunjukkan peningkatan kekhawatiran atas keamanan data dan privasi di era digital. Hal ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh platform pesan instan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan, privasi pengguna, dan aksesibilitas. Ke depan, diharapkan akan ada perkembangan lebih lanjut terkait regulasi aplikasi pesan instan demi menjaga keamanan informasi, terutama di kalangan pemerintahan.