Polri Umumkan Mutasi Pejabat, Kombes Ruruh Wicaksono Jadi Ajudan Wapres
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baru-baru ini mengumumkan mutasi sejumlah pejabat. Salah satu mutasi yang menarik perhatian publik adalah penunjukan Kombes Ruruh Wicaksono sebagai ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1422/VI/KEP/2025, yang terbit pada 24 Juni 2025.
Mutasi ini merupakan bagian dari perombakan struktural di tubuh Polri yang bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan kinerja institusi. Proses mutasi ini merupakan hal yang lumrah dan dilakukan secara berkala.
Mutasi Kombes Ruruh Wicaksono
Kombes Pol Dr. Ruruh Wicaksono, SIK., S.H., M.H., sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Cilacap, Polda Jawa Tengah. Kini, ia akan bertugas sebagai Perwira Menengah (Pamen) di Sekolah Staf dan Pimpinan (SSDM) Polri dengan penugasan khusus sebagai ajudan Wakil Presiden.
Jabatan ajudan Wakil Presiden merupakan posisi yang strategis dan membutuhkan individu yang memiliki integritas tinggi dan kemampuan profesional yang mumpuni. Pengalaman Kombes Ruruh di kepolisian diharapkan dapat mendukung tugas barunya ini.
Pergantian Kapolresta Cilacap
Dengan dimutasikannya Kombes Ruruh Wicaksono, posisi Kapolresta Cilacap kini diisi oleh Kombes Pol Budi Adhy Buono, S.H., S.IK., MH. Sebelumnya, Kombes Budi menjabat sebagai Auditor Kepolisian Madya Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Jawa Tengah.
Pengalaman Kombes Budi di bidang pengawasan dan audit kepolisian diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memimpin Polresta Cilacap. Mutasi ini menunjukkan komitmen Polri untuk menempatkan personel yang tepat pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
Dampak Mutasi Terhadap Kinerja Polri
Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja institusi. Pergantian pejabat diharapkan dapat membawa angin segar dan inovasi baru dalam menjalankan tugas kepolisian.
Publik berharap agar mutasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan pejabat yang kompeten dan berintegritas, diharapkan Polri dapat lebih optimal dalam melayani dan melindungi masyarakat.
Proses seleksi dan penempatan pejabat di lingkungan Polri harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi kepolisian di mata masyarakat. Dengan begitu, Polri akan terus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Lebih lanjut, perubahan kepemimpinan di tingkat kepolisian daerah seperti Cilacap, diharapkan tidak akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pihak kepolisian dipastikan akan melakukan transisi kepemimpinan dengan lancar dan terencana.
Secara keseluruhan, mutasi ini mencerminkan upaya berkelanjutan Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum di Indonesia. Proses ini juga sebagai bentuk penyegaran dan optimalisasi kinerja institusi demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
