Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengumumkan penghentian impor semua bahan bakar dari Thailand pada Minggu, 22 Juni 2024. Langkah drastis ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketegangan akibat sengketa perbatasan yang belum terselesaikan antara kedua negara.
Ketegangan ini bermula dari insiden penembakan di wilayah perbatasan yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, di mana seorang tentara Kamboja tewas bulan lalu. Insiden ini menandai eskalasi konflik yang telah berlangsung lama antara Kamboja dan Thailand di kawasan perbatasan yang disengketakan tersebut, yang juga melibatkan Laos.
“Mulai tengah malam ini, semua impor bahan bakar dan gas dari Thailand akan dihentikan,” tegas Hun Manet dalam sebuah unggahan di Facebook. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Kamboja dalam merespon situasi yang terjadi.
Meskipun demikian, Hun Manet meyakinkan warganya bahwa perusahaan energi Kamboja mampu mengimpor cukup bahan bakar dan gas dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pernyataan ini menunjukkan optimisme pemerintah Kamboja dalam menangani dampak dari penghentian impor dari Thailand.
Sebagai bentuk balasan atas pembatasan yang diberlakukan Thailand pada beberapa pos pemeriksaan perbatasan dengan alasan keamanan nasional, Kamboja juga menutup dua penyeberangan perbatasan. Langkah ini memperlihatkan semakin memanasnya hubungan kedua negara.
Sengketa perbatasan ini juga memicu gejolak politik di dalam negeri Thailand. Pembocoran percakapan telepon antara para pemimpin kedua negara telah memicu kritik tajam terhadap Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra.
Kritik tersebut semakin intensif hingga mengakibatkan mitra koalisi terbesar partai berkuasa Thailand menarik dukungannya. Tekanan politik yang meningkat memaksa Paetongtarn Shinawatra untuk meminta maaf atas percakapan teleponnya dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.
Thailand merupakan mitra dagang terbesar ketiga Kamboja pada tahun 2022, menurut data Bank Dunia. Nilai impor Kamboja dari Thailand mencapai 3,8 miliar dolar AS, di mana 27 persennya merupakan bahan bakar. Penghentian impor ini tentu akan berdampak signifikan pada perekonomian Kamboja.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh tentara Thailand melanggar perjanjian dengan mengawal sekitar 150 pengendara sepeda motor ke sebuah kuil yang disengketakan di dekat perbatasan. Tuduhan ini semakin memperkeruh suasana hubungan kedua negara.
Pihak Thailand membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa hal itu merupakan “kesalahpahaman”. Namun, bantahan tersebut belum mampu meredakan ketegangan yang telah mencapai titik puncaknya.
Situasi ini menyoroti pentingnya diplomasi dan negosiasi damai untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang berkepanjangan. Kedua negara perlu mencari solusi jangka panjang yang dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.
Penghentian impor bahan bakar dari Thailand oleh Kamboja merupakan langkah yang berisiko, mengingat ketergantungan Kamboja terhadap pasokan bahan bakar dari Thailand. Keberhasilan strategi ini akan bergantung pada kemampuan Kamboja untuk mengamankan sumber pasokan alternatif yang cukup dan mengatasi potensi dampak negatif terhadap perekonomian domestik.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan hubungan antarnegara tetangga, terutama dalam hal manajemen perbatasan dan resolusi konflik. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain untuk menangani sengketa perbatasan secara bijak dan mencegahnya berujung pada konflik yang merugikan semua pihak.