Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas membantah isu yang mengaitkan mantan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul pencabutan empat IUP di wilayah tersebut yang tengah menjadi sorotan publik.
Pencabutan IUP ini dilakukan pemerintah sebagai langkah tegas untuk melindungi lingkungan dan kelestarian kawasan Raja Ampat, sebuah wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan berstatus geopark.
IUP Raja Ampat: Jauh Sebelum Era Jokowi
Bahlil Lahadalia menekankan bahwa keempat IUP yang dicabut telah diterbitkan jauh sebelum pemerintahan Joko Widodo. Proses penerbitan izin tersebut, menurutnya, terjadi pada periode 2004-2006.
Pada masa tersebut, kewenangan pemberian izin pertambangan masih berada di tangan pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. Hal ini menjadi poin penting dalam klarifikasi yang disampaikan oleh Menteri ESDM.
PT GAG Nikel: Izin Operasi Sejak Era Orde Baru
Menteri ESDM juga menjelaskan perihal PT GAG Nikel, satu-satunya perusahaan yang masih memegang izin operasi di kawasan tersebut. Perusahaan ini bukanlah entitas baru.
PT GAG Nikel telah memiliki kontrak karya sejak tahun 1972, jauh sebelum era pemerintahan Jokowi, bahkan masih pada masa Orde Baru. Ini semakin memperkuat bantahan keterlibatan mantan Presiden dan Ibu Iriana dalam polemik IUP Raja Ampat.
Klarifikasi Isu Hoaks di Media Sosial
Beredarnya isu di media sosial, khususnya platform X (sebelumnya Twitter), mengaitkan nama kapal pengangkut bijih nikel, JKW Mahakam dan Dewi Iriana, dengan nama Joko Widodo dan istrinya. Kemiripan nama tersebut memicu spekulasi yang tidak berdasar.
Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa isu tersebut tidak berdasar dan merupakan informasi yang menyesatkan. Pemerintah berupaya meluruskan informasi yang keliru dan membantah keterkaitan mantan Presiden dan Ibu Iriana dengan kasus ini.
Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama (1.173 hektare), PT Nurham (3.000 hektare), PT Mulia Raymond Perkasa (2.193 hektare), dan PT Kawei Sejahtera Mining (5.922 hektare).
Keempat perusahaan ini terbukti melanggar ketentuan lingkungan dan berdomisili di kawasan geopark Raja Ampat. Pencabutan IUP ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan dan melestarikan kawasan tersebut.
Pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melindungi kawasan Raja Ampat dari praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Klarifikasi yang disampaikan oleh Menteri ESDM diharapkan dapat meredam isu-isu yang menyesatkan dan memberikan informasi yang akurat kepada publik.
Ke depan, pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan akan terus ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan keberlanjutan ekosistem di Raja Ampat.
