Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki polemik surat permohonan dukungan untuk “Misi Budaya” istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Agustina Hastarini, di Eropa. Surat tersebut, yang viral di media sosial, memicu kecaman publik karena Agustina bukan pejabat publik di Kementerian UMKM.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada KPK pada 4 Juli 2025 untuk menjelaskan situasi. KPK menyatakan akan mempelajari dokumen tersebut sebelum mengambil langkah selanjutnya.
KPK Buka Peluang Pemanggilan Istri Menteri UMKM
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan KPK sedang mempelajari dokumen dan informasi yang diserahkan Menteri Maman. Pihaknya masih membuka peluang untuk memanggil Agustina Hastarini untuk dimintai keterangan.
Pernyataan ini disampaikan Budi pada Senin, 7 Juli 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Keputusan untuk memanggil atau tidak memanggil Agustina akan diambil setelah proses pengkajian dokumen selesai.
Polemik Surat Permohonan Dukungan “Misi Budaya”
Surat yang beredar menggunakan kop Kementerian UMKM. Surat tersebut meminta dukungan dari berbagai Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal RI di Eropa untuk kegiatan Agustina Hastarini dari tanggal 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
Keberadaan surat ini menimbulkan kontroversi karena Agustina, sebagai istri menteri, bukan pejabat publik di kementerian tersebut. Hal ini memicu kecaman dari warganet di media sosial.
Menteri Maman menjelaskan bahwa istrinya pergi ke Eropa untuk menemani anaknya yang mengikuti perlombaan. Ia menekankan bahwa tidak ada uang negara yang digunakan dalam perjalanan tersebut.
Tanggapan Menteri UMKM dan Penyelidikan Internal
Menteri Maman mengatakan ia tidak memerintahkan pembuatan surat tersebut. Penyelidikan internal terkait pembuatan surat tersebut tengah dilakukan, namun detailnya tidak diungkapkan kepada publik.
Maman juga menyatakan bahwa dirinya memaklumi kecaman publik. Ia menganggapnya sebagai bentuk kontrol publik yang wajar terhadap pejabat publik.
Ia mengatakan bahwa dirinya memilih jalur transparansi dengan membawa masalah ini ke KPK daripada berpolemik di ruang publik.
Dengan menyerahkan dokumen dan bersedia memberikan keterangan, Maman menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan polemik ini secara transparan dan akuntabel.
Proses pengkajian dokumen oleh KPK akan menentukan langkah selanjutnya. Termasuk kemungkinan pemanggilan terhadap istri Menteri UMKM untuk dimintai klarifikasi.
Kejadian ini menjadi sorotan publik dan menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Proses penyelidikan yang dilakukan KPK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.
Publik menantikan hasil penyelidikan KPK dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil terkait polemik surat viral ini. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pemerintah untuk selalu menjaga etika dan tata kelola pemerintahan yang baik.