Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, baru-baru ini menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk memastikan penulisan sejarah nasional dilakukan secara terbuka, ilmiah, dan inklusif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada Selasa, 2 Juli 2025.
Fadli Zon menekankan pentingnya proses penulisan sejarah yang transparan dan melibatkan partisipasi publik. Uji publik akan segera dilakukan untuk menampung masukan dari berbagai pihak.
Penulisan Sejarah Nasional: Komitmen Terbuka dan Ilmiah
Proses penulisan sejarah nasional bukanlah proyek baru, melainkan kelanjutan dari upaya pembaruan narasi sejarah yang sudah lama usang. Buku-buku sejarah yang terbit sebelumnya dianggap memiliki kekurangan dan sudah perlu diperbarui.
Fadli Zon menjelaskan bahwa terakhir kali pembaruan besar dilakukan pada era Presiden Habibie, sekitar 26 tahun lalu. Hal ini menjadi alasan utama dilakukannya penulisan sejarah nasional yang baru.
Penulisan sejarah ini sangat penting sebagai identitas bangsa dan momentum strategis untuk mendidik generasi muda. Dengan memahami sejarah, generasi muda diharapkan tidak melupakan jati diri di tengah derasnya arus globalisasi.
Penulisan sejarah akan menggunakan perspektif Indonesia sentris untuk memperkuat kepentingan nasional. Contohnya, dalam konteks kolonialisme, fokus akan diarahkan pada perjuangan melawan penjajah, bukan hanya lamanya masa penjajahan.
Mengintegrasikan Temuan Arkeologi dan Perspektif Positif
Narasi sejarah akan diperkaya dengan temuan-temuan arkeologi terbaru. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan panjangnya sejarah peradaban nusantara, bahkan hingga 1,8 juta tahun lalu.
Dengan integrasi temuan-temuan tersebut, Indonesia diharapkan dapat diakui sebagai salah satu peradaban tertua di dunia oleh komunitas internasional. Hal ini akan meningkatkan rasa kebanggaan dan kepercayaan diri nasional.
Selain peristiwa penting di dalam negeri, penulisan sejarah juga diarahkan memiliki nada positif. Hal ini bertujuan untuk menyoroti capaian-capaian Indonesia di kancah internasional.
Nada positif ini bukan berarti mengabaikan atau mengingkari peristiwa tragis masa lalu. Peristiwa seperti kerusuhan Mei 1998 akan tetap dibahas secara jujur dan bertanggung jawab.
Klarifikasi Mengenai Isu “Pemerkosaan Massal” 1998
Mengenai kontroversi penggunaan diksi “pemerkosaan massal” terkait kerusuhan Mei 1998, Fadli Zon menjelaskan bahwa ia tidak menyangkal adanya peristiwa tersebut. Ia hanya meragukan penggunaan kata “massal” karena konotasinya yang mengarah pada peristiwa terstruktur dan sistematis.
Fadli Zon membandingkan skala peristiwa di Nanjing dan Bosnia dengan kerusuhan Mei 1998. Ia menekankan bahwa ia mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada peristiwa tersebut.
Fadli Zon menegaskan bahwa pendapatnya mengenai penggunaan diksi “massal” merupakan pandangan pribadi. Pendapat tersebut tidak akan mempengaruhi isi penulisan sejarah yang dilakukan oleh tim sejarawan independen.
Proses penulisan sejarah dijamin bebas dari intervensi, termasuk dari Menteri Kebudayaan dan internal Kementerian. Tim sejarawan yang kredibel dan berpengalaman akan memastikan proses penulisan dilakukan dengan teliti dan menggunakan data valid.
Kementerian Kebudayaan menargetkan uji publik di berbagai wilayah untuk mendapatkan masukan masyarakat. Komisi X DPR RI juga mendesak percepatan uji publik ini.
Dengan demikian, penulisan sejarah nasional ini diharapkan dapat menjadi instrumen pemersatu bangsa dan bebas dari pengaruh narasi luar yang memecah belah. Proses yang transparan dan partisipatif diharapkan menghasilkan sejarah nasional yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.