Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025), diwarnai aksi protes. Protes ini terjadi saat Fadli Zon tengah menjawab pertanyaan anggota Komisi X terkait pernyataannya mengenai peristiwa Mei 1998.
Pernyataan Fadli Zon yang menyangkal adanya pemerkosaan massal pada peristiwa tersebut menjadi pemicu aksi protes tersebut. Aksi ini dilakukan oleh sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil.
Aksi Protes di Tengah Rapat
Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil tiba-tiba muncul di balkon ruang rapat. Mereka meneriakkan protes dan menggantung spanduk.
Spanduk yang dibentangkan bertuliskan seruan untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Aksi ini langsung mengganggu jalannya rapat.
Para aktivis juga meneriakkan tuntutan lain, seperti menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan menuntut penyelesaian pelanggaran HAM berat. Suasana rapat pun sempat terhenti.
Fadli Zon hanya terdiam mengamati aksi protes dari para aktivis. Rapat baru dapat dilanjutkan setelah Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, meminta para aktivis untuk menghentikan aksinya.
Tanggapan Fadli Zon
Setelah rapat selesai, Fadli Zon memberikan tanggapannya mengenai aksi protes tersebut.
Ia menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Fadli Zon juga mengungkapkan pengalamannya di masa lalu dalam hal menyampaikan aspirasi.
Fadli Zon menjelaskan bahwa isu yang disuarakan koalisi masyarakat tidak hanya mengenai pemutihan sejarah. Ada juga tuntutan mengenai gelar pahlawan untuk Soeharto.
Ia memandang aksi protes tersebut sebagai hal yang biasa dan bagian dari proses demokrasi. Menurut Fadli Zon, penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar.
Analisis Lebih Dalam
Aksi protes ini menunjukkan adanya kontroversi seputar interpretasi peristiwa Mei 1998. Peristiwa ini masih menjadi isu sensitif di Indonesia.
Pernyataan Fadli Zon yang memicu protes tersebut perlu dianalisis lebih lanjut. Konteks dan substansi pernyataannya membutuhkan kajian mendalam.
Perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana narasi sejarah peristiwa Mei 1998 dikonstruksi dan dampaknya bagi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan akurasi dan keadilan dalam penceritaan sejarah.
Keberadaan Koalisi Masyarakat Sipil sebagai representasi dari suara korban peristiwa Mei 1998 juga perlu dipertimbangkan. Suara dan tuntutan mereka harus didengar dan dikaji secara serius.
Aksi ini juga menyoroti pentingnya dialog dan diskusi terbuka tentang sejarah Indonesia. Pembahasan yang inklusif dan berbasis fakta sangat diperlukan agar sejarah tercatat secara akurat dan adil.
Ke depan, perlu upaya untuk mencegah terjadinya kesenjangan persepsi dan interpretasi sejarah yang bisa memicu konflik. Pendidikan sejarah yang kritis dan berimbang sangat krusial.
Insiden ini menggambarkan dinamika politik dan sosial di Indonesia yang masih berkaitan erat dengan masa lalu. Proses rekonsiliasi dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masih terus menjadi tantangan.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga kebebasan berekspresi dan menyampaikan aspirasi. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab dan pemahaman yang baik.