Polemik penulisan ulang sejarah kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Hal ini bermula dari kritik terhadap Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon terkait penafsirannya tentang peristiwa perkosaan massal 1998. Akibatnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Fadli Zon untuk meminta klarifikasi.
Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, telah menjadwalkan pemanggilan tersebut. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa pemanggilan akan dilakukan pada awal Juli mendatang.
DPR Panggil Fadli Zon Terkait Polemik Sejarah
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyatakan dukungan terhadap pemanggilan tersebut. Ia menekankan pentingnya klarifikasi untuk menjernihkan polemik yang berkembang di masyarakat.
Pemanggilan ini sebagai respons atas kritik yang dilontarkan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana. Bonnie mempertanyakan sikap Fadli Zon yang dinilai mempersoalkan penggunaan istilah “massal” dalam konteks kekerasan seksual 1998.
Fadli Zon: Perlunya Bukti Akurat
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan peristiwa masa lalu. Ia menekankan pentingnya bukti-bukti akurat dan penelusuran yang teliti.
Fadli Zon menyampaikan hal ini saat berada di Polandia dalam rangka peresmian Bali Indah Cultural Park. Ia mengakui adanya informasi yang simpang siur pada masa peralihan tersebut.
Namun, ia juga menekankan bahwa penggunaan istilah “massal” memerlukan pendalaman dan bukti yang lebih kuat. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk menjaga nama baik bangsa.
Laporan TGPF dan Pendalaman Informasi
Fadli Zon juga menyinggung laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait dugaan perkosaan massal 13-14 Mei 1998. Ia menyatakan bahwa beberapa temuan dalam investigasi tersebut membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengingkari terjadinya berbagai kejahatan pada masa tersebut. Namun, ia menekankan perlunya data dan bukti yang lebih solid untuk mendukung klaim peristiwa tersebut.
Fadli Zon mengakui adanya kekerasan seksual terhadap perempuan, baik di masa lalu maupun saat ini. Akan tetapi, ia menganggap perlu adanya penelitian yang lebih mendalam untuk memastikan kebenaran klaim “pemerkosaan massal”.
Polemik ini menyoroti pentingnya sikap kritis dan objektif dalam menafsirkan sejarah. Pemanggilan Fadli Zon oleh DPR diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik bagi publik mengenai peristiwa sejarah yang kontroversial ini. Proses ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi metodologi penulisan dan penyampaian sejarah agar lebih akurat dan bertanggung jawab.
Ke depan, diharapkan akan ada kesepakatan bersama dalam pendekatan penulisan sejarah, khususnya yang menyangkut peristiwa sensitif dan traumatis. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari interpretasi yang bias dan memastikan keadilan bagi para korban.