Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah (Pemda) di Papua. Pemda diberikan waktu satu minggu untuk melengkapi persyaratan administrasi penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus).
Ketegasan ini diambil menyusul masih banyaknya Pemda di Papua, khususnya Papua Barat, yang belum memenuhi persyaratan administrasi. Dokumen yang belum lengkap meliputi laporan pertanggungjawaban, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan persyaratan lainnya.
Ultimatum Satu Minggu untuk Pemda Papua
Wamendagri Ribka Haluk memberikan tenggat waktu satu minggu bagi Pemda di Papua untuk menyelesaikan persyaratan administrasi dana Otsus.
Jika dalam waktu tersebut belum ada penyelesaian, Kemendagri akan menerbitkan surat teguran resmi.
Ribka menekankan pentingnya percepatan penyaluran dana Otsus demi kepentingan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Keterlambatan Bukan Karena Pemerintah Pusat
Ribka menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran dana Otsus selama ini bukan berasal dari pemerintah pusat.
Penyebab utama keterlambatan adalah ketidaklengkapan dokumen administratif dari Pemda Papua sendiri.
Ia meminta Pemda lebih serius dalam mengurus administrasi agar penyaluran dana dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Seringkali, Pemda menyalahkan pemerintah pusat atas keterlambatan ini, padahal kendala utamanya ada di proses administrasi di daerah.
Dana Otsus telah disiapkan pemerintah pusat, namun terhambat karena kurang optimalnya proses administrasi di tingkat daerah.
Percepatan Pengurusan Dokumen untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua
Ribka meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Bappeda dan BKAD, untuk segera melengkapi dokumen dan menyampaikannya ke Kemenkeu dan Kemendagri.
Dana Otsus bertujuan untuk mendukung kepentingan masyarakat Papua di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur.
Keberhasilan program Otsus sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan Pemda dalam pelaksanaannya dan pertanggungjawaban yang akuntabel.
Dana Otsus merupakan instrumen strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Ribka menegaskan pentingnya penyelesaian administrasi dalam waktu satu minggu agar penyaluran dana Otsus dapat segera direalisasikan untuk kepentingan masyarakat Papua.
Dengan demikian, masyarakat Papua dapat segera merasakan manfaat dari dana Otsus yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Keberhasilan program Otsus tidak hanya bergantung pada penyediaan dana dari pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan dan komitmen Pemda dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut secara efektif dan akuntabel. Transparansi dan pengawasan yang ketat juga perlu ditingkatkan untuk memastikan dana Otsus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
