Bojonegoro Raih WTP ke-11, Bupati Jelaskan Strategi Penguatan Pendapatan Daerah dan Program Prioritas
Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan prestasi gemilang. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Selasa, 3 Juni 2025, Bupati Setyo Wahono menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat ini menjadi ajang penting untuk menjelaskan capaian pembangunan, strategi pengelolaan keuangan daerah, dan rencana ke depan. Keberhasilan Bojonegoro meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk ke-11 kalinya sejak tahun 2014 menjadi sorotan utama.
Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro
Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasinya atas kerja sama eksekutif dan legislatif dalam meraih WTP. Ia mengakui tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana 50% PAD masih bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah.
Pemkab Bojonegoro tengah gencar mendorong peningkatan PAD dari sektor lain, khususnya pajak daerah. Berbagai inovasi digulirkan, termasuk Program WAP (Warga Agen Pajak), layanan keliling PBB, persiapan optimalisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2025, perluasan basis data pajak, dan kemudahan layanan online melalui berbagai platform digital.
Penyesuaian tarif retribusi, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta optimalisasi aset daerah melalui sistem sewa juga menjadi strategi kunci. Upaya ini diharapkan mampu diversifikasi sumber PAD dan mengurangi ketergantungan pada BLUD Rumah Sakit Daerah.
Realisasi Belanja dan Pembiayaan APBD 2024
Bupati mengakui adanya tantangan dalam realisasi belanja dan pembiayaan APBD 2024. Untuk itu, sejumlah langkah perbaikan telah dan akan terus dilakukan.
Percepatan proses lelang proyek, peningkatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta penguatan monitoring dan evaluasi menjadi fokus utama. Belanja bantuan keuangan ke desa yang kurang maksimal akibat perubahan regulasi mendadak pada September 2024, ditargetkan akan lebih optimal dan merata pada tahun 2025.
Serapan belanja subsidi yang hanya mencapai 13,38% diakui dipengaruhi oleh jumlah pengajuan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro untuk subsidi bunga pinjaman mikro melalui program Kartu Pedagang Produktif.
Program Prioritas dan Capaian Pembangunan Bojonegoro
Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Demokrat, Bupati Setyo Wahono menekankan komitmen peningkatan mutu pendidikan. Pada tahun 2024, Pemkab Bojonegoro telah merehabilitasi 198 ruang kelas SD dan 34 ruang kelas SMP.
Pengangkatan guru tidak tetap (GTT dan PTT) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pengadaan peralatan sekolah melalui dana BOS juga dilakukan untuk mendukung kualitas pendidikan.
Bojonegoro juga mencatatkan penurunan angka kemiskinan menjadi 11,69% pada tahun 2024, lebih baik dari tahun 2023. Hal ini dicapai melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, penanganan kantong-kantong kemiskinan, dan inovasi pendataan berbasis Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA).
Sektor kesehatan juga menjadi prioritas melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin layanan kesehatan gratis terintegrasi JKN bagi seluruh warga Bojonegoro. Penurunan SiLPA 2024 hingga Rp 862 miliar dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan akurasi perencanaan dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
Pencapaian-pencapaian ini menunjukan komitmen Pemkab Bojonegoro dalam pengelolaan keuangan yang baik dan perencanaan pembangunan yang terarah. Ke depan, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif akan semakin kuat untuk mewujudkan Bojonegoro yang lebih maju dan sejahtera.