Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan hukum negara. Dampaknya meluas, tak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan menghambat pembangunan nasional. Memberantasnya memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat, terutama penegak hukum.
Namun, ironisnya, masih ada oknum penegak hukum yang terlibat korupsi. Hal ini melemahkan kredibilitas lembaga peradilan dan menimbulkan pertanyaan. Salah satu isu yang mengemuka adalah rendahnya gaji aparatur penegak hukum.
Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Cepat atau Jalan Buntu?
Pemerintah berjanji menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Angka fantastis ini dibenarkan dengan anggapan bahwa gaji kecil memicu korupsi. Logika ini tampak sederhana dan masuk akal. Namun, korupsi bukan semata karena kebutuhan ekonomi.
Banyak faktor yang menyebabkan korupsi, antara lain keserakahan, kesempatan, dan lemahnya pengawasan. Kebutuhan ekonomi hanyalah salah satu faktor, bahkan seringkali menjadi alasan pembenaran atas tindakan yang sebenarnya didorong keserakahan. Hukuman yang ringan dan sikap permisif masyarakat juga turut memperparah masalah.
Kebijakan kenaikan gaji dinilai sebagian pihak sebagai solusi instan yang mengabaikan akar permasalahan. Perspektif politik ekologi misalnya, melihat korupsi sebagai akibat dari akses yang tidak adil terhadap sumber daya. Ketimpangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya jauh lebih krusial dibanding sekadar gaji rendah. Kenaikan gaji hanya menangani gejala, bukan penyakitnya.
Integritas: Pilar Utama Pencegahan Korupsi
Banyak kasus korupsi melibatkan pejabat yang sudah sukses dan kaya. Mereka melakukan korupsi justru saat berada di puncak karier dan memiliki akses luas. Ini membuktikan bahwa korupsi bukan sekadar soal kebutuhan, melainkan keserakahan dan lemahnya integritas.
Kenaikan gaji berisiko meningkatkan gaya hidup dan kebutuhan pelaku. Hal ini malah dapat memperbesar potensi korupsi dan meningkatkan daya tawar dalam transaksi koruptif. Oleh karena itu, kenaikan gaji harus diimbangi dengan penguatan integritas.
Membangun Integritas Berbasis Karakter
Integritas bukan sekadar soal uang, tetapi tentang karakter. Penguatan integritas tak cukup melalui pelatihan formal atau pakta integritas. Diperlukan proses yang lebih mendalam dan holistik.
Pembentukan karakter yang kuat perlu dilakukan sejak dini, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun pendidikan. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan rasa syukur perlu ditanamkan secara konsisten. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran.
Analogi “Integritas Tusuk Sate”
Analogi “integritas tusuk sate” dari Stephen Covey menggambarkan prinsip yang kuat dan konsisten sebagai kunci integritas. Potongan daging yang tetap tegak lurus di atas bara api merepresentasikan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap nilai-nilai moral, meski dihadapkan godaan.
Hanya dengan integritas yang kokoh, penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara adil dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Integritas yang kuat akan memastikan bahwa kenaikan gaji tidak justru menjadi pemicu korupsi.
Kenaikan gaji aparatur penegak hukum adalah hal positif untuk kesejahteraan mereka. Namun, fokus utama pemberantasan korupsi tetap terletak pada penguatan integritas dan perbaikan sistem. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, kita dapat berharap pada penegakan hukum yang bersih dan bebas dari korupsi. Membangun integritas adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kenaikan gaji.
