Banjir dan kerusakan infrastruktur di Lamongan, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Kondisi darurat ini telah memaksa Plt. Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi terdampak, termasuk Desa Ketapangtelu yang dikenal sebagai langganan banjir.
Sidak tersebut, yang dilakukan pada Selasa, 3 Juni 2025, mengungkap fakta miris tentang lambannya penanganan masalah banjir yang sudah berlangsung lama. Minimnya respon pemerintah terhadap keluhan warga selama bertahun-tahun kini berujung pada bencana yang lebih parah.
Tanggapan Pemerintah yang Terlambat
Plt. Gubernur Emil Dardak mengakui bahwa daerah tersebut memang rawan banjir. Ia menyatakan komitmen untuk berkoordinasi dengan Bupati, BBWS, dan Pemprov dalam penanganannya. Namun, pengakuan ini terasa kurang meyakinkan mengingat masalah ini telah berlangsung lama tanpa penanganan serius.
Janji penanganan di Kali Lamong disampaikan, namun kesan penanganan baru dilakukan setelah dampaknya sudah sangat parah tetap terasa.
Infrastruktur yang Terabaikan
Jembatan Mediyeng di Desa Ketapangtelu, yang dibangun dengan dana desa, telah ambles sebanyak tiga kali. Ketiadaan penanganan struktural yang memadai menunjukkan kurangnya perhatian terhadap infrastruktur vital di daerah rawan bencana ini.
Emil Dardak menyatakan perlunya kajian lebih lanjut sebelum bantuan diberikan. Sikap ini menimbulkan kecemasan warga yang terus menerus menunggu solusi konkret, bukan hanya kajian demi kajian yang tak kunjung menghasilkan perubahan.
Bantuan dana sebesar Rp 3,5 juta untuk 25 rumah terdampak banjir memang dijanjikan, namun jumlah tersebut dinilai sangat minim dan hanya cukup untuk menaikkan lantai rumah, bukan untuk menyelesaikan akar masalah banjir itu sendiri.
Drainase Buruk dan Jalan Rusak: Masalah Klasik yang Berulang
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyebut penanganan banjir dilakukan secara kolaboratif. Namun, realitanya, masalah klasik seperti drainase yang buruk dan jalan yang rusak masih berulang setiap tahun.
Kondisi ini semakin diperparah dengan temuan di jalan nasional KM 54+365-54+665 Sukodadi, di mana drainase justru lebih tinggi daripada badan jalan. Hal ini menyebabkan genangan air yang terus-menerus menggenangi jalan utama, meningkatkan risiko kecelakaan, dan merusak jalan berulang kali.
Meskipun Emil Dardak meminta perbaikan, harusnya permasalahan ini telah diantisipasi dan ditangani sejak dini. Perbaikan infrastruktur seharusnya menjadi prioritas utama, bukan menjadi pekerjaan yang selalu terlambat.
Proyek Jalan Lingkar Utara yang Belum Rampung
Sidak diakhiri di proyek Jalan Lingkar Utara (JLU). Meskipun pembangunannya sudah selesai, jalan tersebut belum bisa digunakan karena masih menunggu pemasangan traffic light.
Masyarakat kembali harus menunggu, kali ini selama tiga bulan ke depan, padahal jalur tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan yang sudah lama menjadi keluhan warga Lamongan.
Kesimpulannya, sidak yang dilakukan oleh Plt. Gubernur Jawa Timur dan Bupati Lamongan mengungkap betapa buruknya penanganan bencana banjir dan kerusakan infrastruktur di Lamongan. Lambannya respon pemerintah, kurangnya perencanaan yang matang, dan minimnya anggaran untuk infrastruktur yang memadai, telah menyebabkan penderitaan masyarakat berlarut-larut. Ke depan, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat reaktif setelah bencana terjadi.
Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lamongan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
