Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung visi dan misi kepala daerah. Beliau secara rutin berdialog dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memastikan ASN menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Komitmen ini disampaikan Zudan dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
BKN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas ASN melalui berbagai program. Digitalisasi sistem kepegawaian nasional merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan profesionalisme. BKN juga fokus pada pengelolaan kinerja, pengembangan karier dan talenta, penataan jabatan, dan mekanisme pemberhentian ASN.
Pemantauan Visi-Misi Kepala Daerah oleh ASN
Zudan meminta Kepala BKD untuk secara aktif memantau pelaksanaan visi dan misi kepala daerah oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini penting untuk memastikan tercapainya tujuan pemerintahan daerah.
Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan kinerja ASN. Sistem pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kerja ASN.
Implementasi Manajemen Talenta untuk Regenerasi ASN
Zudan mendorong penerapan manajemen talenta di pemerintahan daerah untuk mempercepat proses regenerasi ASN. Sistem ini terbukti efektif dalam mempersiapkan pengganti pejabat yang mendadak berhalangan, seperti contohnya di salah satu kementerian.
Kementerian tersebut mampu dengan cepat mengisi posisi pejabat eselon II yang meninggal dunia. Hal ini menunjukkan efisiensi sistem manajemen talenta dalam mengantisipasi perubahan dan kekosongan jabatan. BKN siap membantu daerah yang membutuhkan pendampingan dalam implementasi sistem ini.
Kebijakan BKN untuk Peningkatan Karier ASN
BKN terus berupaya membangun sistem karier yang pro-ASN. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan untuk mempermudah karier ASN, antara lain pencantuman gelar, penambahan uji kompetensi, dan kemudahan kenaikan pangkat jabatan bagi staf.
Tujuannya adalah untuk mengakselerasi kapasitas ASN. Kebijakan ini diharapkan dapat memotivasi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan berkontribusi lebih baik bagi pelayanan publik. Komunikasi yang baik antara BKN dan pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan hal ini.
Zudan menekankan pentingnya kerjasama antara BKN dan pemerintah daerah. Semua pihak perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yakni mewujudkan cita-cita Presiden dan visi misi kepala daerah. Komitmen ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Dengan dukungan sistem yang terintegrasi dan kebijakan yang pro-ASN, diharapkan kualitas pelayanan publik di Indonesia akan terus meningkat.
