Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong aparat sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia untuk lebih responsif dalam menghadapi isu-isu publik. Hal ini disampaikan mengingat peran krusial ASN dalam membentuk persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kecepatan penyebaran informasi di era digital menuntut respon yang cepat dan tepat.
Para ASN dituntut untuk tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kepercayaan publik dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.
ASN sebagai Arsitek Narasi Kebijakan Publik
Direktur Komunikasi Publik Kominfo, Marroli Jeni Indarto, menekankan pergeseran peran ASN dalam komunikasi publik. ASN kini bukan hanya pelengkap birokrasi, tetapi sebagai arsitek narasi kebijakan.
Peran ini mengharuskan ASN memahami dinamika opini publik dan mampu meresponnya dengan cepat dan tepat. Mereka harus mampu mengemas informasi pemerintah dengan cara yang mudah dipahami dan diterima masyarakat.
Marroli juga menyinggung pentingnya Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur tugas Dinas Kominfo dalam menyusun strategi komunikasi publik. Regulasi ini menjadi landasan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya.
Kecepatan penyebaran informasi di media sosial juga menjadi tantangan tersendiri. ASN perlu memiliki kepekaan isu dan kecakapan dalam mengemas pesan agar efektif.
Implementasi PP Tunas dan Peran ASN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP Tunas, juga menjadi sorotan.
PP Tunas bukan sekadar regulasi, tetapi komitmen nyata pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak Indonesia. ASN komunikasi publik memiliki peran penting dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan PP Tunas ini.
ASN dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan pesan regulasi tersebut dengan narasi yang empatik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Pemahaman yang mendalam terhadap regulasi ini sangat penting.
Pentingnya Data dan Analisis Media Sosial
Direktur Utama PT Digivla Indonesia, Reza A Maulana, menambahkan bahwa data dan suara publik merupakan fondasi penting dalam strategi komunikasi pemerintah.
Informasi negatif seringkali menyebar lebih cepat dari fakta. Oleh karena itu, pemantauan media sosial secara terstruktur dan real-time sangat penting untuk menjaga reputasi pemerintah.
Analisis media sosial yang terukur menjadi krusial untuk mengantisipasi isu-isu negatif dan merumuskan strategi komunikasi yang tepat sasaran. Memahami algoritma dan sentimen publik merupakan kemampuan yang wajib dimiliki ASN.
Strategic Communication Expert dari Reputasia, Hifni Alifahmi, menjelaskan pentingnya perencanaan strategi komunikasi berbasis isu dengan pendekatan yang sistematis. Model ROSTIR dan OASIS contohnya, telah digunakan di berbagai negara.
Strategi Komunikasi Berbasis Isu yang Efektif
Strategi komunikasi yang efektif harus dimulai dengan pemahaman yang kuat terhadap isu, khalayak sasaran, dan pemetaan narasi. Hal ini memastikan pesan tepat sasaran dan efektif.
Komunikasi publik yang holistik melibatkan komunitas, menjawab keresahan publik, dan memberikan dampak sosial nyata. ASN bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga pembangun kepercayaan dan pendengar aktif masyarakat.
Peran ASN dalam komunikasi publik semakin kompleks dan vital. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Kemampuan analisis, responsif, dan empati menjadi kunci keberhasilan.
Dengan memahami kebutuhan masyarakat dan berbekal strategi komunikasi yang tepat, ASN dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam membangun citra positif pemerintah dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Keberhasilan ini bergantung pada kerja sama dan kolaborasi antar instansi.
