Rakyat Pangandaran Menggugat, sebuah kelompok masyarakat, menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Pangandaran pada Senin, 2 Juni 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban atas kinerja Bupati Citra Pitriyami dan Wakil Bupati Ino Darsono selama 100 hari masa kepemimpinan mereka. Demonstrasi ini menyoroti sejumlah janji kampanye yang dinilai belum terpenuhi dan berbagai permasalahan yang masih membelit Kabupaten Pangandaran.
Massa aksi menyatakan kekecewaan atas kinerja pemerintahan selama 100 hari pertama. Ketidakpuasan ini memicu aksi demonstrasi yang cukup besar.
Tuntutan Rakyat Pangandaran Menggugat dan Ketidakpuasan Publik
Koordinator Lapangan, Tian Kadarisman, menjelaskan bahwa visi dan misi yang dijanjikan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati belum terwujud secara signifikan. Banyak polemik dan ketidakadilan masih dirasakan masyarakat.
Tian menambahkan, ketidakpuasan publik juga terkait dengan belum terbayarnya gaji honorer di Kabupaten Pangandaran. Hal ini dinilai menghambat kinerja pemerintahan daerah.
Aksi Demo yang Memanas dan Upaya Dialog yang Gagal
Situasi demonstrasi sempat memanas. Terjadi gesekan antara demonstran dan aparat keamanan. Massa bahkan membakar ban sebagai bentuk protes keras.
Tian menuturkan bahwa permohonan untuk bertemu langsung dengan Bupati di dalam kantor ditolak. Ia menganggap penolakan ini sebagai bentuk pelemahan demokrasi di Pangandaran. Pertemuan dengan Bupati Citra Pitriyami pun tidak berjalan lancar. Meskipun Bupati sempat menemui para demonstran, upaya dialog gagal menghasilkan kesepahaman. Aspirasi yang disampaikan oleh Tian dan massa aksi, menurutnya, langsung diabaikan.
Rencana Aksi Lanjutan dan Tanggapan Bupati
Tian menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, Rakyat Pangandaran Menggugat berencana menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar. Salah satu tuntutan utama adalah pembayaran gaji honorer yang tertunggak.
Bupati Citra Pitriyami membantah tuduhan tidak memberi kesempatan dialog. Ia menyatakan telah berusaha menemui para demonstran, tetapi tidak diberikan waktu yang cukup untuk menjelaskan program kerjanya. Bupati membuka peluang untuk berdialog kembali di waktu mendatang guna mencari solusi terbaik.
Poin-poin Tuntutan Utama
- Pemenuhan janji-janji kampanye yang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
- Penyelesaian berbagai permasalahan dan ketidakadilan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran.
- Pembayaran gaji honorer yang tertunggak.
Pemenuhan tuntutan tersebut menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berkeadilan di Pangandaran. Kegagalan memenuhi tuntutan ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar di masa mendatang.
Ketegangan antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat ini menyorot pentingnya komunikasi dan transparansi dalam pemerintahan. Respon cepat dan solutif dari pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas daerah. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Semoga ke depan, pemerintah daerah Pangandaran dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat.
